Presiden Joko Widodo, bertemu Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk di Brussel, 21 April 2016. Tempo/Asmayani Kusrini
TEMPO.CO, Brussels -Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia menjadi lawatan bersejarah menandai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kesepakatan hubungan dan kerjasama (PCA) dengan Uni Eropa.
Koresponden Tempo di Brussels melaporkan, lawatan kali ini pesan kuat untuk membuka ekonomi Indonesia ke dunia dan kesiapan Indonesia ikut persaingan ekonomi yang terbuka.
PCA itu diikuti rangkaian pembicaraan intensif persiapan Scooping Papers, yang menunjukkan komitmen negoisasi solid Comprehensive Economic Partnership (CEPA). CEPA akan membebaskan perdagangan dalam barang dan jasa dan membuka investasi serta pasar di Indonesia.
Presiden Jokowi, Kamis, 21 April 2016 berturut-turut bertemu Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker terkait kemajuan CEPA.
“Scooping Papers yang menjadi syarat utama melakukan negoisasi CEPA akhirnya selesai,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan bersama didampingi Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker di kantor parlemen Bermaymont, Uni Eropa, Brussels.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan Scooping Papers sudah dibahas bertahun-tahun tapi belum selesai-selesai. “Kemudian presiden memberikan arahan ke Menteri Perdagangan dan koordinasi pada tingkat menteri untuk mempercepat penyelesaiannya,” ujar dia, Kamis, 21 April 2016.
Menteri Retno menyebutkan dalam perjalanan dari London, Inggris, menuju Brussels, Presiden Jokowi menerima laporan dari Menteri Perdagangan bahwa draft Scooping Papers itu akhirnya selesai juga.
Retno juga memberi latar belakang dengan memposisikan produk Indonesia dengan produk Uni Eropa sebagai produk yang compatible. “Artinya apa yang dihasilkan oleh Indonesia adalah produk yang tidak diprosuksi oleh negara-negara UE dan sebaliknya. Sehingga produk Indonesia dan Uni Eropa saling melengkapi,” kata dia.
Kedua, dalam sejarah perdagangan kita, Indonesia selalu dalam posisi surplus dengan Uni Eropa sehingga dengan CEPA ini perdagangan kian meningkat dan menguntungkan kedua pihak. “Tetapi dengan CEPA sesuai namanya, kita berbicara tidak hanya soal perdaganan bebas tetapi aspek invesitasi, aspek pembangunan dan lainnya,” Retno menambahkan.
Adapun Direktur Perundingan Bilateral Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono yang ikut dalam rombongan berharap CEPA bisa mengangkat posisi tawar Indonesia. Karena tak hanya memperluas peluang dan mendorong akses pasar bagi orang Indonesia yang memiliki keahlian khsus untuk bergerak bebas masuk Uni Eropa. “Misalnya rencana bebas visa yang akan dikaitkan dengan bidang jasa.”
