Dubes RI Serahkan Surat Kepercayaan ke Sekjen PBB

Reporter

Editor

Natalia Santi

Rabu, 13 April 2016 19:16 WIB

Duta Besar Dian Triansyah Djani menyerahkan Surat Kepercayaan (Credentials) sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) pada Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon di Markas Besar PBB, New York, 13 April 2016. istimewa

TEMPO.CO, New York - Indonesia bertekad untuk meningkatkan partisipasi aktif dan peran kepemimpinannya di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Dian Triansyah Djani saat menyerahkan surat kepercayaan (Credentials) sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) di PBB kepada Sekjen Ban Ki-moon di Markas Besar PBB, New York, Selasa (12/4).

“Dalam pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB, Duta Besar Djani menyampaikan salam Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kepada Sekjen PBB, dan tekad Indonesia untuk terus memajukan prinsip multilateralisme dalam penanganan isu-isu global, terutama yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia,” demikian rilis Perwakilan Tetap RI (PTRI) New York, yang diterima Tempo.

Dubes Djani secara khusus menggarisbawahi visi Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB (“Visi 4000 Peacekeepers”). Selain itu Indonesia bertekad untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong kemerdekaan untuk Palestina dan penghormatan HAM di berbagai belahan dunia serta kerjasama pembangunan termasuk maritim.

Sebaliknya, Sekjen PBB menyampaikan apresiasinya atas peran penting Indonesia di PBB selama ini, terutama selaku salah satu negara pengirim pasukan perdamaian PBB terbesar (peringkat 10 di dunia), serta kepemimpinan yang ditunjukan oleh Indonesia dalam isu perubahan iklim, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,dan isu-isu kemanusiaan.

“Sekjen PBB menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus menjalankan peran kepemimpinan tersebut di PBB,” tulis PTRI dalam rilisnya.

Setelah upacara penyerahan Surat Kepercayaan, dilakukan pertemuan ramah tamah antara Sekjen PBB beserta istri, Ban Soon-taek, dengan Duta Besar Djani beserta istri, Ibu Lista Damayanti Djani.

Penugasan Duta Besar Dian Triansyah Djani selaku Wakil Tetap RI pada PBB merupakan penugasan kedua selaku Duta Besar/Watapri. Trian pernah menjadi Duta Besar/Watapri untuk PBB di Jenewa pada 2009-2012.

Selama karirnya di Kementerian Luar Negeri, Dubes Djani menduduki sejumlah jabatan strategis, seperti Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN (2006-2009) dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (2012-2016). Salah satu kiprah Dubes Djani antara lain menggodok Piagam ASEAN.

Indonesia telah menjadi negara anggota PBB sejak 28 September 1950, negara ke-60 dari 193 negara anggota PBB. Saat ini, Indonesia menjabat sebagai Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People/CEIRPP (Komite Pelaksana Hak-hak Yang Tidak Dapat Diabaikan dari Rakyat Palestina) dan Wakil Presiden Komite Dekolonisasi.

Tahun ini, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dari beberapa pertemuan PBB, termasuk pertemuan Third Preparatory Committee Meeting of UN-Habitat di Surabaya pada akhir Juli 2016.

NATALIA SANTI

Berita terkait

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

8 jam lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

10 jam lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

11 jam lalu

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.

Baca Selengkapnya

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

13 jam lalu

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Undang Gambia ke Indonesia-Africa Forum di Bali

1 hari lalu

Menlu Retno Undang Gambia ke Indonesia-Africa Forum di Bali

Indonesia-Africa Forum kedua akan diselenggarakan di Bali pada 3 - 4 September 2024. Menlu Retno mengundang perwakilan dari Gambia.

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri Rusia Kesal Volodymyr Zelensky Bawa-bawa Tuhan dalam Perang Ukraina

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Rusia Kesal Volodymyr Zelensky Bawa-bawa Tuhan dalam Perang Ukraina

Volodymyr Zelensky disebut Kementerian Luar Negeri Rusia sedang hilang akal karena membawa-bawa Tuhan dalam konflik dengan Moskow.

Baca Selengkapnya

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

2 hari lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

3 hari lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

3 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

3 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya