Sidang Darurat DK PBB Penuh Intrik

Reporter

Editor

Senin, 4 Agustus 2003 17:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia meragukan hasil sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang berlangsung sejak Rabu (26/3) kemarin. Sidang ini agaknya tidak akan menghasilkan resolusi yang mampu mendesak Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menghentikan serangan ke Irak. Menurut Menteri Luar Negeri, Nur Hassan Wirajuda, sidang darurat hasil desakan negara-negara berkembang yang akan berseberangan dengan kepentingan AS dan Inggris, besar kemungkinan hasil resolusinya akan di veto. Kita harus melihat realita politiknya, katanya di Istana Negara Jakarta, Kamis (27/3). Sidang darurat yang tidak hanya dihadiri 15 negara anggota dewan keamanan itu menunjukkan partisipasi yang luar biasa. Menurut Wirajuda, ini menunjukkan sambutan yang luas atas desakan Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 21 Maret lalu. Respon luar biasa terlihat dengan berbicaranya 46 negara pada hari pertama sidang. Namun menurut Menlu, hal itu bisa menjadi pisau bermata dua. Seperti Marshall Island (negara di kawasan pasifik) yang jarang bicara, tiba-tiba muncul dan suaranya mengutuk Irak, kita bisa menebak permainan yang terjadi di situ, kata Menlu. Menlu melihat pertarungan yang terjadi dalam sidang itu menjadi sulit. Sebab negara-negara yang merasa kepentingannya terganggu akan mengerahkan kemampuannya. Namun Indonesia, kata dia, tetap akan mengupayakan percepatan proses itu demi penghentian serangan AS terhadap Irak. (Deddy Sinaga)

Berita terkait

Pelaku Pembunuhan di Bandung Beli Koper Dua Kali, Pertama Kekecilan Tak Bisa Memuat Tubuh Korban

1 menit lalu

Pelaku Pembunuhan di Bandung Beli Koper Dua Kali, Pertama Kekecilan Tak Bisa Memuat Tubuh Korban

Pelaku pembunuhan perempuan di Bandung yang mayatnya dimasukkan dalam koper membeli koper usai menghabisi nyawa korban.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

5 menit lalu

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

6 menit lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

BRIN Undang Periset dan Mahasiswa Ikut Platform Kolaborasi Biologi Struktur untuk Gali Potensi Keanekaragaman Hayati

14 menit lalu

BRIN Undang Periset dan Mahasiswa Ikut Platform Kolaborasi Biologi Struktur untuk Gali Potensi Keanekaragaman Hayati

BRIN terus berupaya menemukan metode yang paling baru, efektif, dan efisien dalam proses pemurnian protein.

Baca Selengkapnya

UU Desa yang Baru, Apa Saja Poin-Poin Isinya?

15 menit lalu

UU Desa yang Baru, Apa Saja Poin-Poin Isinya?

Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa

Baca Selengkapnya

BMKG Jelaskan Heatwave di Asia dan Suhu Panas Maksimum di Sumatera Utara

15 menit lalu

BMKG Jelaskan Heatwave di Asia dan Suhu Panas Maksimum di Sumatera Utara

Fenomena gelombang panas (heatwave) seperti yang baru saja membekap wilayah luas di daratan Asia terjadi karena terperangkapnya udara panas

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

17 menit lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

20 menit lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Alasan Basuki Hadimuljono Ogah Jadi Calon Gubernur DKI: Saya ini Birokrat

21 menit lalu

Alasan Basuki Hadimuljono Ogah Jadi Calon Gubernur DKI: Saya ini Birokrat

Basuki Hadimuljono ogah menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Ia mengaku dirinya sebagai birokrat tulen.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran CPNS atau CASN 2024 Sudah di Depan Mata, Simak Syarat dan Tata Caranya

23 menit lalu

Pendaftaran CPNS atau CASN 2024 Sudah di Depan Mata, Simak Syarat dan Tata Caranya

Pun untuk tahapnya ada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK, alias CASN yang direncanakan bulan Mei.

Baca Selengkapnya