Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menghadiri KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015. REUTERS
TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Kantor Perdana Menteri Malaysia (PMO) melaporkan bahwa program investigasi lembaga penyiaran Australia ABC, Four Corner, menemukan data mengenai sumbangan ke rekening pribadi Perdana Menteri Najib Razak sebagai hadiah dari keluarga kerajaan Arab Saudi.
"Beberapa otoritas yang sah telah sampai pada kesimpulan yang sama setelah penyelidikan mendalam", tambah PMO pada Rabu, 30 Maret 2016, sebagaimana dikutip dari laman Channel News Asia.
Dana dari Saudi digunakan Najib untuk mempromosikan Islam moderat, memerangi terorisme dan ekstremisme.
Four Corners mengutip surat yang bocor dari keluarga kerajaan Saudi mengenai transfer dana. Laporan ABC itu menemukan dana US $ 375 juta telah disetorkan ke rekening Najib sebagai tambahan US $ 681 juta yang dilaporkan sebelumnya oleh Wall Street Journal pada Juli 2015.
Dana yang masuk ke rekening Najib bersumber dari Kementerian keuangan Saudi, Pangeran Turki, eksekutif internasional SRC dan mantan kepala investasi 1MDB Nik Faizal Ariff Kamil.
"Surat itu menjelaskan bahwa hadiah itu akan digunakan bila perdana menteri melihatnya pantas, akan ditransfer langsung atau melalui perusahaan donor, dan tidak ada manfaat yang diharapkan sebagai imbalan," kata PMO.
Sebelumnya, anggota oposisi parlemen kembali menyerukan ke Komisi penyelidikan kerajaan untuk mengusut sumber dana dan bagaimana itu digunakan, meskipun Najib telah dinyatakan bersih dari kesalahan oleh lembaga pengawas antikorupsi.
Anggota parlemen UMNO membela Najib, mengatakan sumbangan politik bukan sesuatu yang ilegal di negara itu.
"Siapa pun bisa memberikan sumbangan untuk partai politik, tidak ada hukum untuk mengatakan itu adalah pelanggaran," kata Pasir Salak MP Tajuddin Abdul Rahman. Menurutnya Najib mendapatkan uang itu bukan dari perusahaan investasi negara 1MDB dan tidak pernah menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
Namun, dalam pernyataan terpisah yang dirilis pada Rabu, 30 Maret 2016, Departemen Luar Negeri Malaysia mengecam ABC dan laporannya karena mengabaikan banyak pernyataan resmi pemerintah Malaysia untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkaitan dengan donasi.
Dalam menanggapi penahanan sementara dua wartawan ABC di Kuching, kementerian menegaskan bahwa keduanya ditahan karena mereka gagal mengikuti petunjuk polisi untuk tidak menyeberangi garis keamanan.
