TEMPO.CO, Seoul - Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengungkapkan Korea Utara sedang merencanakan sebuah serangan ke Seoul, ibu kota Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang memberi perintah untuk melakukan aksi teror itu.

NIS mengungkapkan itu dalam pertemuan tertutup dengan anggota parlemen partai berkuasa, Saenuri; menteri pertahanan; dan beberapa menteri lainnya. Target dari serangan teroris Korea Utara diperkirakan adalah para aktivis anti-Korea Utara, warga Korea Utara yang melarikan diri dan sekarang tinggal di Korea Selatan atau membelot, dan pejabat pemerintah di Korea Selatan.

"Serangan teror Korea Utara diadakan untuk menyakiti aktivis anti-Korea Utara, pembelot, atau pejabat pemerintah Korea Selatan," kata anggota parlemen partai Saenuri, Lee Chul-woo, kepada CNN di kantornya, Kamis, 18 Februari 2016.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut NIS mengungkapkan bahwa Korea Utara kemungkinan akan membuat serangan dengan cara memberikan racun kepada aktivis dan pembelot, atau menggiring mereka pergi ke Cina untuk kemudian diculik di sana. NIS juga memberikan peringatan untuk segera menutup sejumlah besar kawasan yang berpeluang menjadi target serangan, seperti kereta api bawah tanah, pusat perbelanjaan, pusat pameran, dan pusat pembangkit listrik.

Seoul baru-baru ini mengatakan akan mengambil langkah tegas dan luar biasa terhadap Pyongyang, menyusul uji coba nuklir bulan lalu dan peluncuran satelit bulan ini. Kedua hal itu, menurut Seoul, telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Korea Selatan juga menutup kawasan industri Kaesong sebagai simbol kerja sama dengan Korea Utara. Kawasan ini terletak di sebelah utara perbatasan. Keesokan harinya, Korea Utara mengusir semua pekerja Korea Selatan, menyita semua properti dan aset, serta memotong jalur utama komunikasi dengan Selatan pada hari yang sama.

Kantor Presiden Korea Selatan menyatakan segera membuat draf rancangan undang-undang antiterorisme seperti saran NIS. Kim Sung-woo, sekretaris senior kantor Presiden, mengatakan rancangan harus segera disahkan sehingga bisa menjadi kerangka hukum kelembagaan anti-terorisme yang muaranya akan melindungi rakyat.

Namun partai-partai oposisi telah menyuarakan keprihatinan mereka bahwa RUU anti-terorisme bisa memberikan terlalu banyak wewenang kepada NIS.

CNN.COM | MECHOS DE LAROCHA