TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru bicara kaukus DPR untuk demokrasi di Myanmar, Djoko Susilo, menyesalkan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak tegas dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Myanmaar. Sikap itu disampaikan langsung pada utusan khusus (special rapporteur) PBB untuk masalah Myanmaar, Paulo Sergio Pinheiro. “Saya kritik keras sikap PBB yang hanya bisa tegas pada Irak dan Afganistan,” kata Djoko kepada wartawan seusai menerima kunjungan Paulo di ruang kerjanya, Selasa (21/2). Ia menduga sikap tidak tegas PBB disebabkan ketakutan pada veto Cina, yang memang memiliki kepentingan ekonomi cukup besar di Myanmar. “Padahal, PBB seharusnya at least (setidaknya) mengajukan kasus ini ke Dewan Keamanan untuk dibahas,” ujarnya. Tindakan keras, lanjut politikus PAN ini, dibutuhkan karena junta militer Myanmaar tak mau lagi mendengar masukan apapun dari negara tetangganya. Pada bagian lain ia mengungkapkan, petisi kaukus yang menolak kunjungan Presiden Yudhoyono ke Myanmaar saat ini sudah ditandatangani 41 anggota DPR. Djoko berharap pekan dalam ini bisa mencapai 50 orang. Wahyu Dhyatmika
