Seorang wanita menangis saat berunjuk rasa memprotes perjanjian antara Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan masalah mantan budak seks Korea Selatan di luar kediaman Perdana Menteri Shinzo Abe di Tokyo, Jepang, 29 Desember 2015. Sebanyak 200 ribu perempuan diperkirakan telah dipaksa menjadi budak seks untuk tentara Jepang selama Perang Dunia kedua. Kebanyakan perempuan tersebut berasal dari Korea dan sisanya berasal dari Cina, Filipina, Indonesia dan Taiwan. AP/Eugene Hoshiko
TEMPO.CO, Manila - Sekelompok perempuan tua Filipina yang diperkosa tentara pendudukan Jepang selama Perang Dunia II menuntut kompensasi, Rabu, 6 Januari 2016. Tuntutan itu disampaikan menyusul janji Jepang memberikan ganti rugi kepada perempuan Korea Selatan senilai USD 8,3 juta atau sekitar Rp 116 miliar karena dipaksa menjadi budak nafsu militer Jepang di rumah bordil.
Pengacara perempuan Filipina dalam keterangannya mengatakan, mereka kemungkinan juga akan mengajukan persoalan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa karena ada kecenderungan Presiden Filipina Beningo Aquino III tak melakukan aksi berarti terhadap Jepang.
Isabelita Vinuya, Presiden Lolas Malaya, sebuah kelompok perempuan korban penculikan dan perkosaan oleh tentara Jepang, mendesak pemerintah Filipina mendukung tuntutannya demi keadilan dari Jepang.
"Kami telah memohon lebih dari sekali atau dua kali kepada pemerintah kami memberikan bantuan dan dukungan kepada kami agar supaya mendapatkan keadilan dari Jepang atas penderitaan kami selama Perang Dunia II," kata Vinuya yang kini berusia 84 tahun dalam sebuah acara jumpa pers. "Banyak perempuan yang telah meninggal sebelum mereka memperoleh keadilan," tambahnya.
Jepang dan Korea Selatan, pekan lalu, mengyatakan bahwa sempat mengalami kebuntutan hubungan terkait dengan budak seks yang berlangsung di masa Perang Dunia II. Ketika berkunjung ke Korea Selatan, Perdana Menter Jepang Shinzo Abe meminta maaf dan sepakat akan memberikan bantuan sebesar satu juta yen atau setara dengan Rp 116 miliar untuk sebuah yayasan guna membantu para korban. Sejumlah sejarawan mengatakan, puluhan ribu perempuan dari kawasan Asia dikirimkan ke garis depan rumah bordil militer untuk memenuhi kebutuhan seks tentara Jepang.
"Adakah perbedaan dalam perkosaan yang menimpa kaum perempuan Korea Selatan dan Filipina," ucap Harry Rouge, pengacara korban dalam jumpa pers, Rabu, 6 Januari 2016. "jawabnya adalah tidak ada perbedaan, sebab perkosaan adalah kejahatan terhadap perempuan dan melanggar hukum internasional serta dipertimbangkan diadili di Mahkamah Internasional."
Dia menegaskan, Mahkamah Agung Korea Selatan telah memerintahkan pemerintah berjuang demi hak korban. Sementara itu, pengadilan tinggi Filipina menolak gugatan Vinuya dana 70 korban lainnya terhadap Jepang pada 2010. "Pengadilan Filipina juga menolak banding yang diajukan korban."
Vinuya mengatakan, dia berusia 13 tahun ketika tentara Jepang memperkosa kaum perempuan dan anak-anak di Desa Mapaniqui di provinsi Pampanga, sekitar 60 kilometer utara Manila. "Tentara Jepang juga membakar rumah dan membunuh laki-lagi di desa tersebut," ucapnya.
Dia menambahkan, "Hanya 32 perempuan Filipina yang hidup hingga hari ini. Jumlah tersebut turun dari sebelumnya 90 perempuan yangmengajukan gugartan sejak 1992. Mereka semua adalah korban budak nafsu tentara Jepang."
