TEMPO.CO, KINABALU- – Ratusan pasangan WNI di Sabah belum meresmikan pernikahan mereka. Karena itu Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu menyelenggarakan kegiatan Pendaftaran/Penetapan Perkawinan WNI/TKI kali ini khusus untuk yang beragama non-muslim pada 18-20 Desember 2015.

Bekerja sama dengan Direktorat DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, Konjen RI Kota Kinabalu, Akhmad DH. Irfan menyampaikan kegiatan tersebut telah menjadi kegiatan rutin tahunan bagi WNI di Negeri Sabah, Malaysia Timur.

“ KJRI Kota Kinabalu memandang serius dengan masih banyaknya pasangan suami istri WNI yang telah menikah tetapi belum mendaftarkan perkawinan mereka secara sah sesuai peraturan yang berlaku,” kata Irfan.

Tiga tujuan kegiatan antara lain penetapan dan pengesahan perkawinan, sosialisasi dampak perkawinan siri, adat atau perkawinan bawah tangan bagi istri dan anak-anaknya, dan pemberian surat keterangan lahir bagi anak-anak WNI.

Pada hari pertama terdaftar 60 pasangan yang akan ditetapkan perkawinannya dan 56 Surat Keterangan Lahir. Irfan mengharapkan hingga hari terakhir KJRI bisa melayani seratusan pasangan dan ratusan surat Keterangan lahir.

Menurut, Hadi Syarifuddin, Ketua Satgas Perlindungan KJRI Kota Kinabalu kendala utama dalam kegiatan penetapan perkawinan adalah kelengkapan dokumen.

“Masih banyak pasangan suami istri yang tidak datang ke KJRI untuk mencatatkan pernikahannya antara lain lantaran tidak lengkapnya dokumen yang mereka miliki,” kata Hadi.

Banyak WNI yang belum memiliki dokumen pernikahan dari gereja atau institusi keagamaan lainnya sebagai dokumen pendukung. Kalaupun punya banyak yang namanya berbeda antara paspor, KTP, dokumen pernikahan dan sebagainya sehingga akhirnya banyak dari mereka tidak jadi datang ke KJRI.

Kendala lainnya adalah lokasi kerja dan tempat tinggal mereka yang sangat jauh di pedalaman perkebunan kelapa sawit, yang tidak memiliki sarana transportasi umum sehingga menambah sulit bagi WNI untuk datang ke KJRI.

“Para pasangan suami istri ini memang harus berjuang untuk datang ke Kantor Konsulat di Kota Kinabalu,” kata Hadi. “Ada yang harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam bus dari luar kota seperti dari Sandakan, Kundasang dan kota-kota lainnya di Sabah.”

Meski demikian para pasangan tersebut, menurut rilis yang diterima Tempo dari KJRI Kota Kinabalu, tidak mengeluh dan malahan bersyukur bisa ikut kegiatan penetapan perkawinan tersebut.

Salah satunya pasangan Marcus Daton Hekin dan Saartje Salurante, yang tinggal di Kundasang. Meski harus menempuh perjalanan dengan bus selama 2,5 jam, pria asal Larantuka NTT menyampaikan perasaan bahagia dan berterima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. “Ini adalah hadiah Natal yang terbaik dan terindah yang pernah didapatkannya,” katanya sambil berlinang airmata.

Marcus, 40 tahun, menikahi Saartje asal Toraja di sebuah gereja kecil di Kundasang, Sabah pada 2004. Mereka diberikan Surat Pengakuan telah menikah. Pasangan itu dikaruniai empat anak.

Semua anaknya bersekolah di CLC Cinta Mata yang didirikan Konsulat Jenderal Kota Kinabalu.

Marcus dan Saartje sudah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai petani ladang sayur. Penghasilan mereka tidak tetap sekitar RM 600 - 1000, tergantung harga sayur di pasaran.

Perkawinan yang tidak tercatat dan persoalan anak-anak TKI memang adalah isu prioritas yang masih diupayakan penyelesaian oleh KJRI Kota Kinabalu.

Hal itu terjadi karena adanya aturan di Sabah bahwa hanya pekerja ladang sawit yang dibolehkan untuk menikah atau untuk membawa keluarga, sedangkan pekerja lainnya seperti pekerja kebun sayur tidak diizinkan.

Di Sabah saat ini terdaftar 469.000-an WNI/TKI, sebagian besar diantaranya adalah pekerja ladang sawit. Sedangkan sisanya adalah peladang sayur, pekerja konstruksi, cleaning service, domestic helper dan lain-lain.

Saat ini di Sabah diperkirakan terdapat sekitar 50.000 anak-anak. Khusus untuk mereka, Pemerintah telah mendirikan Sekolah Indonesia sebagai induk dan 209 CLC dengan jumlah anak didik total 24.113 anak dengan 469 guru pendidik.

“Masih ada lagi sebanyak 30 ribuan anak yang belum bersekolah dan itu perlu kerjasama dari instansi terkait untuk menyelesaikannya,” kata Irfan.

Kegiatan pencatatan dan penetapan pernikahan didukung oleh tim yang terdiri atas 23 staf KJRI, sembilan staf DUKCAPIL Kemdagri, seorang staf Direktorat PWNI BHI Kemlu dan dua orang rohaniawan dari Kementerian Agama.

NATALIA SANTI