TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan enam langkah yang dapat diterapkan negara-negara berkembang untuk mewujudkan ekonomi hijau, yakni pertumbuhan yang menerapkan prinsip keberlanjutan sekaligus menurunkan emisi guna menghambat pemanasan global.
"Hal paling utama kepemimpinan. Tidak hanya presiden, tapi juga sampai ke menteri dan kepala daerah, semuanya harus kuat dan bersatu," katanya saat menyampaikan pidato dalam sesi bertajuk "The Pathway to a Sustainable Low Carbon and Climate Resilient Economy" di KTT PBB Perubahan Iklim (COP21) di Le Bourget, Paris, Prancis, Selasa.
Dalam sesi tersebut, SBY yang saat ini menjabat sebagai Presiden Global Green Growth Institute (GGGI) menjadi pembicara bersama Direktur UNEP Achim Steiner, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, serta Menteri Perdagangan dan Perubahan Iklim Selandia Baru Tim Groser.
Menurut SBY, selain faktor kepemimpinan, kebijakan dan regulasi yang kuat juga efektif harus diterapkan dengan tegas.
Strategi ketiga menurut dia adalah investasi. Sebab, sulit bagi negara berkembang untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mengurangi kemiskinan tanpa investasi.
"Tidak mungkin juga mengurangi emisi dari sektor energi dan lainnya tanpa investasi," katanya menambahkan.
Langkah keempat adalah terkait dengan teknologi. Saat ini, kata SBY, teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel sudah tersedia dengan harga murah.
Kondisi ini, menurut dia, adalah harapan baru bagi pengembangan energi terbarukan. Sebab, bila harga teknologi terbarukan masih mahal, akan sulit bersaing dengan pemakaian energi dari fosil, khususnya minyak bumi.
Sedangkan langkah kelima adalah edukasi, yakni menerapkan pendidikan tentang pelestarian lingkungan sejak dini kepada para generasi penerus.
“Edukasi ini sangat penting untuk secara bertahap mengubah kebiasaan masyarakat untuk menghemat energi dan menerapkan gaya hidup hijau. Memang tidak bisa instan karena ini adalah investasi jangka panjang,” ujarnya.
Adapun langkah terakhir adalah kerja sama internasional. Menurut SBY, akan sulit bagi negara berkembang memelihara hutannya tanpa dukungan luar negeri.
Apalagi pemerintah Indonesia sudah mengumumkan komitmen kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri pada 2013 dan dapat meningkat menjadi 41 persen dengan bantuan internasional.
"Indonesia harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya memang tidak bisa dirasakan sekarang tapi yakin dan percaya akan memetik hasilnya pada waktu-waktu mendatang," katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Indonesia untuk berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Khusus untuk penurunan emisi gas rumah kaca, kata dia, pemerintah Australia melalui Australian Aid bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menciptakan sistem penghitungan emisi karbon dan ke depan akan terus mengembangkan kerja sama.
ANTARA
