TEMPO.CO, Yangon - Partai oposisi pimpinan peraih hadiah Nobel, Aung San Suu Kyi, diprediksi menang besar setelah dalam beberapa dekade acap kali mendapatkan sergapan penguasa militer. Namun Suu Kyi tak bakal bisa menjadi calon Presiden Myanmar. Menurut konstitusi negara, dia dilarang menjadi presiden lantaran menikah dengan warga negara Inggris dan memiliki anak berpaspor Inggris.

Penghitungan suara hasil pencoblosan di Myanmar pada Ahad, 8 November 2015, berlanjut hingga Selasa, 10 November 2015. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dikomandoi Suu Kyi, memenangi 49 dari 54 kursi yang tersedia untuk Provinsi Karen dan Kachin.

Adapun partai berkuasa, Partai Pembangunan dan Solidaritas Bersatu (USDP), hanya menempati posisi ketiga. Dari pengumuman resmi yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Mynamar, NLD meraih 145 kursi dari total 160 kursi yang tersedia di parlemen.

Dengan prediksi kemenangan gemilang NLD, timbul pertanyaan bagaimana Myanmar yang puluhan tahun dikuasai para jenderal militer bisa menerima kekalahan dalam pemilihan umum.

Myanmar dipimpin militer menuju pemerintahan semi-sipil pada 2011. Namun, fakta sesungguhnya, militer tetap mendominasi kekuasaan setelah dalam beberapa dekade menguasai semua kehidupan di Myanmar. Sebanyak 25 persen kursi di parlemen adalah jatah untuk militer.

Pada acara jumpa pers, Selasa, 10 November 2015, pengamat pemilihan umum dari Uni Eropa, Alexander Lambsdorff, mengatakan, "Rata-rata 95 persen delegasi Uni Eropa menerima informasi proses pemilihan umum berjalan dengan sangat baik."

Meskipun demikian, dia menambahkan, pemilihan raya di Myanmar tidak sepenuhnya bisa disebut "asli" ketika 25 persen kursi di parlemen tidak diperuntukkan bagi para peserta pemilu dan secara otomatis disediakan bagi angkatan bersenjata.

Pengamat pemilihan umum, Ana Gomes, yang juga anggota parlemen Uni Eropa asal Portugal, menerangkan, dia sangat terkesan dengan atmosfer pemilihan umum yang berjalan dengan tenang dan damai. Namun dia meminta Myanmar mengubah konstitusi pemilihan umum agar diperuntukkan bagi semua anggota parlemen.

AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN