TEMPO.CO, Kathmandu - Seorang pemimpin komunis Nepal yang berjuang untuk hak wanita ditunjuk sebagai presiden wanita pertama negara itu. Bidhya Devi Bhandari, nama pemimpin berusia 54 tahun itu, berasal dari Partai Bersatu Marxist-Leninist Nepal. Bhandari menerima 327 suara ketimbang lawannya, 214 suara, dalam pemungutan suara di parlemen pada Rabu, 28 Oktober 2015.

Dia adalah wakil ketua partai tersebut, yang dipimpin Perdana Menteri Khadga Prasad Oli, yang ditunjuk pada awal bulan ini dan memimpin koalisi. Berdasarkan konstitusi Nepal, perdana menteri adalah kepala negara, sedangkan presiden memimpin acara resmi di negara itu.

Konstitusi baru Nepal yang disahkan pada bulan lalu membutuhkan negara tersebut untuk menunjuk seorang presiden. Bidhya aktif memperjuangkan hak wanita dan politikus yang ingin hak wanita dijamin dalam konstitusi baru tersebut.

Konstitusi baru itu mewajibkan sepertiga anggota parlemen adalah wanita dan presiden atau wakil presiden harus dijabat kaum Hawa. Jabatan dalam pemerintah yang pernah diemban Bhandari adalah menteri pertahanan sejak 2009 sampai 2011.

Bhandari adalah presiden kedua Nepal sejak negara Himalaya itu berubah menjadi republik setelah penghapusan monarki yang telah menguasai Nepal selama berabad-abad.

Presiden pertama, Ram Baran Yadav, terpilih pada 2008 dan seharusnya hanya memimpin selama dua tahun. Tapi ia mempersiapkan dan mengadopsi konstitusi selama tujuh tahun karena perbedaan di antara partai-partai politik.

THE HINDU | YON DEMA