Anggota kepolisian membersihkan area sekitar lobi kantor PT Freeport Indonesia, usai dirusak Massa di kantor PT Freeport Indonesia di kawasan Kuningan,Jakarta (20/5). Massa tersebut mengancam akan memboikot Pilpres 2014 di wilayah Papua jika konflik horisontal tidak segera diselesaikan. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Port Moresby - Para pemimpin Kepulauan Pasifik menyatakan pengakuan dan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Meski begitu, para pemimpin tersebut ingin mengetahui situasi perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia untuk semua penduduk Papua.
Pernyataan itu merupakan keputusan Forum Pemimpin Negara Kepulauan Pasifik pada Kamis, 10 September 2015, seperti dikutip dari situs berita Pina.com.fj.
"Tentang Papua Barat, kami menyatakan bahwa kami menghormati kedaulatan Indonesia terhadap Papua Barat, dan kami menyatakan kepedulian kami tentang situasi HAM di Provinsi Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat-Red)," kata Peter O'Neill sebagai pemimpin Forum.
Sebagai wujud solidaritas, Forum Pemimpin Negara Kepulauan Pasifik telah mengutus O'Neill ke Jakarta untuk menyampaikan pandangan mereka. Forum Pemimpin Negara Kepulauan Pasifik juga meminta O'Neill berkonsultasi dengan Indonesia untuk membahas pembentukan misi pencarian fakta tentang situasi HAM di Papua.
Forum yang dihadiri kepala pemerintahan negara-negara Pasifik, antara lain Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Selandia Baru John Key, Presiden Kiribati Anote Tong, dan Sekretaris Jenderal PIF Dame Meg Taylor, meminta semua pihak melindungi dan melaksanakan hak asasi semua penduduk Papua.
Selain itu, Forum mendeklarasikan perlunya proses konsultasi dengan bekerja sama dengan para pemimpin Forum dan pemerintah Indonesia untuk memastikan pemberian otonomi yang lebih kepada Papua, seperti yang diberikan kepada Aceh. Semua upaya ini bertujuan mempromosikan demokrasi di Indonesia melalui diskusi-diskusi.
Menurut O'Neill, pertemuan Forum Para Pemimpin Kepulauan Pasifik sukses dengan menghasilkan banyak hal baik dan positif dari lima agenda utama yang didiskusikan, yakni Papua Barat, perubahan iklim, perikanan, information and communication technology, dan kanker leher rahim.
