Pemimpin oposisi demokratik Myanmar, Aung San Suu Kyi, berada di posisi ke-9 Wanita paling dikagumi di dunia. Ia juga menjadi satu-satunya wakil Asia yang terpilih dalam pooling ini. Jun Sato/WireImage
TEMPO.CO, Yangon - Myanmar telah mengeluarkan larangan terhadap partai politik untuk mengkritik tentara atau militer melalui undang-undang yang dianggap sengaja dibuat untuk mengamankan kepentingan politik rezim militer menjelang pemilihan umum di negara tersebut.
Dikutip News.com, partai-partai yang akan bertarung dalam pemilu 8 November 2015 diizinkan menyiarkan pidato 15 menit di televisi dan radio pemerintah serta mempublikasikannya lewat surat kabar milik negara. Tapi, menurut pernyataan Komisi Pemilu, isi pidato mereka akan diperiksa Komisi Pemilu dan Departemen Informasi serta bisa ditolak jika para pejabat menemukan mereka melanggar aturan.
"Pernyataan-pernyataan yang dapat memecah Tatmadaw atau yang dapat mempermalukan dan merusak martabat Tatmadaw dilarang," kata Komisi Pemilu, menggunakan istilah untuk militer Myanmar. "Partai-partai juga harus menghormati konstitusi 2008, yang menyediakan 25 persen dari parlemen dan kabinet kunci untuk militer, memberikan hak veto yang efektif atas politik."
Selain aturan mengenai militer tersebut, undang-undang melarang calon presiden berasal dari orang yang memiliki pasangan atau anak warga negara asing. Hal itu sangat terlihat ada indikasi mencegah pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, menjadi presiden. Almarhum suami Suu Kyi adalah pria Inggris, begitu pun dua putranya.
Partai Suu Kyi, Partai Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang diyakini dapat memenangi pemilu, menyerang dengan nada menantang dalam menanggapi pernyataan Komisi Pemilu tersebut.
"Kami tidak takut," ujar Win Htein, anggota badan tertinggi NLD. "Kami akan terus mengkritik siapa pun yang kami inginkan dan dengan cara yang kami inginkan."
The News melaporkan, pengumuman aturan baru tersebut terjadi kurang dari tiga minggu setelah Presiden Thein Sein menggulingkan ketua partai berkuasa saat ini, Partai Persatuan Pembangunan dan Solidaritas, Shwe Mann.
Sebelumnya, istri seorang pejabat pemerintah melaporkan bahwa suaminya telah dipenjara oleh militer Myanmar selama dua tahun karena menandatangani petisi mendukung amandemen konstitusi untuk mengurangi peran militer dalam politik.
