Yunani Dapat Dana Talangan, tapi Harus Relakan Asetnya

Reporter

Selasa, 14 Juli 2015 16:15 WIB

Puluhan pensiunan berada di loket bank untuk mendapatkan uang pensiunan mereka di bank nasional di Iraklio, Yunani, 9 Juli 2015. Banyak bank di Yunani tutup dan penarikan uang tunai dari ATM dibatasi hanya 67 dolar sehari. REUTERS/Stefanos Rapanis

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah perundingan selama 17 jam menembus malam di Brussels, Belgia, akhirnya Yunani dan negara-negara kreditor Eropa mencapai kata sepakat untuk menyelamatkan Yunani dari kebangkrutan dan merusak mata uang euro.

“Perundingan ini melelahkan, tapi telah selesai. Tak ada Grexit,” kata Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dalam konferensi pers, kemarin. Grexit, gabungan “Greek” dan “exit”, adalah istilah yang mengacu pada kemungkinan Yunani keluar dari Uni Eropa.

Para juru runding setuju bahwa Yunani tetap bergabung di dalam Eurozone, kawasan Uni Eropa yang memakai mata uang bersama euro. Kesepakatan itu tak menjamin bahwa Yunani akan mendapat dana talangan (bailout) ketiga, tapi memungkinkan Athena mulai merundingkan paket bantuan baru.

Yunani sudah dua kali menerima dana talangan dengan total 240 miliar euro atau sekitar Rp 3.500 triliun dengan imbal balik berupa pemotongan anggaran belanja besar-besaran, kenaikan pajak, dan efisiensi pemerintahan. Meski defisit anggaran tahunan negara itu turun drastis, beban utang Yunani telah mencekik perekonomiannya.

Utang Yunani kini sekitar Rp 4.109 triliun, hampir dua kali lipat produk domestik bruto tahunan negara itu. Tak banyak ekonom yang yakin bahwa utang itu akan sepenuhnya dilunasi. Pekan lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Yunani perlu merestrukturisasi utang.

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dapat sedikit lega. Hasil perundingan itu membuat Yunanni mendapat perjanjian bersyarat untuk kemungkinan menerima dana talangan Rp 1.263 triliun untuk tiga tahun ke depan, tapi Athena harus membayarnya dengan harga tinggi.

Aset-aset negara Yunani yang senilai Rp 734 triliun, termasuk bank-bank yang direkapitalisasi, harus ditaruh dalam suatu dana perwalian (trust fund) yang tak bisa disentuh pemerintah. Dana itu akan dikelola untuk membayar utang-utang Athena.

“Dana perwalian itu akan mengembangkan aset-aset tersebut, baik dengan privatisasi maupun mengelola aset itu dan mencoba menghasilkan uang darinya,” kata Jeroen Dijsselbloem, pemimpin menteri-menteri keuangan negara-negara pengguna euro. Tak ada dana talangan Yunani sebelumnya yang sekejam itu.

Gagasan untuk menciptakan dana perwalian itu datang dari Jerman. Jerman bahkan menyarankan agar aset itu dipindahkan ke luar negeri sebelum dihitung sebagai jaminan untuk pinjaman berikutnya. Tapi, pada titik ini, Tsipras tampaknya memenangi perundingan. “Dia tetap di Yunani,” kata Dijsselbloem.

Bukankah ini semacam “kudeta” para pemimpin Eropa atas Yunani? Juncker menangkis dengan mengatakan bahwa pihak-pihak lain dalam perundingan itu juga dipaksa menerima syarat yang tak menyenangkan.

“Ini kompromi. Tak ada pemenang dan tak ada pecundang,” kata Juncker. “Saya tak beranggapan bahwa rakyat Yunani telah dihina dan orang Eropa lain kehilangan muka. Ini kesepakatan Eropa yang khas.”



TIME | REUTERS | THE NEW YORK TIMES | IWAN K.

Berita terkait

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

1 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

2 hari lalu

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

Ursula von der Leyen mengakui TikTok telah menimbulkan ancaman, namun dia tidak menjelaskan lebih detail.

Baca Selengkapnya

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

4 hari lalu

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

Presiden Dewan Eropa mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan memberi dorongan bagi upaya Uni Eropa untuk menerima lebih banyak anggota.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

7 hari lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

8 hari lalu

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

8 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

8 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

15 hari lalu

Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

15 hari lalu

Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

Sepanjang sejarah, Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional atau embargo dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Baca Selengkapnya