Petugas kepolisian dan relawan bersiap membungkus jenazah yang diangkat dari kuburan massal didalam hutan dekat perbatasan Malaysia di Thailand, 2 Mei 2015. Sekitar 30 kuburan yang digali didiga imigran dari Myanmar dan Bangladesh berada dalam hutan. REUTERS/Damir Sagolj
TEMPO.CO, Bangkok - Sedikitnya 50 personel kepolisian Thailand terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Mereka dijatuhi hukuman setelah Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha memerintahkan penyelidikan atas penemuan kamp perdagangan manusia di perbatasan negara itu dengan Malaysia.
Sebelumnya diberitakan, ditemukan 33 mayat di kamp perdagangan manusia di provinsi selatan Songkhla. Mayat-mayat yang dikubur di kawasan hutan itu diduga warga negara Myanmar dan Bangladesh.
"Kami telah menahan lebih dari 50 polisi atas masalah ini karena para komandan di daerah setempat tahu siapa saja yang telah terlibat," kata Kepala Polisi Kerajaan Thai Somyot Poompanmuang kepada wartawan.
"Pada masa lalu tidak ada upaya yang tegas untuk memecahkan masalah ini," kata Somyot menjelang pertemuan untuk membahas upaya penindakan sindikat perdagangan manusia di Bangkok.
Prayuth Chan-o-cha telah memerintahkan pembersihan kamp perdagangan manusia di seluruh negeri dalam waktu sepuluh hari. "Thailand tidak bisa disalahkan untuk krisis ini," ujar Prayuth. "Masalah ini berasal dari luar negeri, bukan dari kami. Untuk mengatasi hal itu, kita harus melihat ke sumber karena kita hanyalah sebuah negara transit."
Ribuan imigran ilegal, termasuk muslim Rohingya dari Myanmar barat dan dari Bangladesh, melakukan perjalanan berbahaya melalui laut dan darat untuk menghindari penganiayaan karena agama, etnis, dan mencari pekerjaan. Mereka sering diperdagangkan melalui Thailand, sebuah negara mayoritas Buddha, dan dibawa ke hutan. Uang tebusan akan diminta saat menjual mereka dan menyelundupkan mereka melintasi perbatasan ke Malaysia.
Sunai Phasuk dari lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia menyerukan penyelidikan terhadap personel militer Thailand yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia. "Kami melihat politikus dan polisi setempat sedang diselidiki, tapi bagaimana dengan personel militer? Bagaimana dengan pejabat dari departemen kehutanan yang telah lama diduga memberikan dukungan kepada pedagang manusia?" ucap Phasuk.
Beberapa pejabat Thailand bahkan mengatakan perdagangan manusia telah diizinkan untuk berkembang selama bertahun-tahun di tengah ketidakpedulian dan keterlibatan otoritas Thailand.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.
