TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur:Pertemuan khusus Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) sepakat untuk memerangi terorisme secara serius. Namun sayangnya, hampir seluruh delegasi tidak secara tuntas mendefinisikan terorisme. Kabanyakan mereka cuma merujuk kasus Palestina sebagai acuan sikap. Dari 53 delegasi yang datang, baru sekitar 17 negara yang sudah mengemukakan pandangan dan sikapnya soal terorisme di hari pertama, Senin (1/4), dari tiga hari yang direncanakan. Sementara sisanya, akan dilanjutkan dalam persidangan hari kedua, Selasa (2/4). Persidangan pertama dibuka dengan pernyataan sikap seluruh delegasi OKI atas kasus Palestina. Ini adalah materi tambahan dari yang direncanakan panitia, mengingat situasi Palestina yang begitu genting. Setelah disepakatinya pernyataan sikap mengutuk Israel, sidang dilanjutkan dengan agenda yang telah ditetapkan. Menurut Menteri Luar Negeri Bahrain Muhammad Abdul Ghaffar, sebelum mendefinisikan terorisme, perlu kiranya dibedakan dengan pembahasan mengenai perjuangan melawan ancaman kekuatan asing."Perjuangan semacam ini dijamin oleh hukum dan kesepakatan internasional," katanya. Atas dasar pemikiran ini, ia menilai perjuangan rakyat Palestina melawan Israel tak bisa dicap sebagai terorisme. "Mereka berjuang melawan invasi dan ancaman Israel," tandasnya. Pada sisi lain, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah satu bentuk terorisme negara. Menurutnya, Israel bisa tetap melakukan pembunuhan dan terorisme negara akibat tak ada sikap tegas dari masyarakat internasional. Namun, Menteri Dalam Negeri Pakistan Letjen (purn) Moinuddin Haider agak sedikit berbeda dengan Abdul Ghaffar. Baginya, tak layak melekatkan label terorisme pada negara dan komunitas. Menurut dia terorisme bisa dipengaruhi oleh individu maupun kelompok, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil seolah-olah disokong negara. "Sikap seperti ini yang harus dikutuk dan dilawan," teriaknya. Walau begitu, Pakistan tak setuju jika satu negara dijadikan target serangan selepas divonis sebagai negara teroris. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Kamal Kharazi setuju atas pandangan Haider. Sebab, Iran pernah menjadi korban fitnah karena dituding sebagai negara yang melindungi dan menyokong terorisme. Itu makanya Iran giat mengkampanyekan perdamaian dan stabilitas internasional. Atas langkah tersebut Kamal merasa, "Iran tak lagi dipandang negatif." Selain itu, Kamal mengingatkan agar Atas nama masyarakat dan pemerintahan Iran, Kamal Kharazi mendukung sepenuhnya gerakan Intifadah. "Kita harus bersatu dan melakukan koordinasi untuk mengantisipasi tindakan kriminal yang dilakukan Israel," ajaknya. Dan ini tantangan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, karena serangan 11 September membuktikan bahwa terorisme tak kenal kaya dan miskin, ataupun salah dan benar."Siapapun bisa mengancam keamanan satu negara tanpa mengenal wilayah geografis, status, dan kekuasaan," jelasnya. (Rommy Fibri-Majalah TEMPO)