Bali Nine: Abbott Masih Menunggu Telepon Jokowi

Reporter

Senin, 16 Maret 2015 09:57 WIB

Peserta aksi membawa poster saat aksi penyerahan koin "Coin for Abbott" di Kedubes Australia, Jakarta , 27 Februari 2015. Aksi pengumpulan koin ini dipicu pernyataan PM Tony Abbott yang mengungkit nilai bantuan Australia untuk bencana tsunami Aceh pada 2004. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Sydney - Tony Abbott masih menunggu telepon dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Abbot juga masih berharap Presiden Jokowi, yang telah menolak memberikan grasi terhadap dua penyelundup narkoba asal Australia itu, bersedia menunda eksekusi.

"Dia mungkin tengah memikirkan masalah ini baik-baik dan membahasnya. Namun permintaan saya untuk panggilan telepon akan terus dilakukan dan terserah kepada Presiden Indonesia untuk menanggapi," katanya kepada wartawan di Sydney, Ahad, seperti yang dilansir News.com.au pada Senin, 16 Maret 2015.

Mengenai kebijakan penyelesaian masalah ini, Abbott juga dikritik di dalam negerinya sendiri. Deputi pemimpin oposisi Tanya Plibersek mengatakan hubungan dengan Indonesia telah rusak akibat kebijakan pemerintah Abbott yang mengungkit kembali soal perahu pencari suaka.

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia pada akhir pekan lalu menulis di surat kabar Singapura, The Straits Times, bahwa Indonesia tidak keberatan dengan lobi Australia untuk Chan dan Sukumaran.

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan Australia juga masih memiliki banding terhadap penolakan permohonan grasi mereka dan keluhan Komisi Yudisial tentang dugaan suap pada sidang asli.

"Saya tidak bisa membayangkan bahwa rencana untuk pelaksanaan ekesekusi terhadap dua warga Australia akan segera dilaksanakan sementara masih ada pilihan hukum yang bisa diambil," kata Bishop wartawan di Perth, Minggu, 15 Maret 2015.

Pada hari ini Duo Bali Nine akan dikunjungi oleh keluarganya di Pulau Nusakambangan. Ini merupakan kunjungan ketiga sejak pemerintah Indonesia memindahkan mereka ke tempat eksekusi.

NEWS.COM.AU | YON DEMA

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

11 menit lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

22 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

1 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

2 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

7 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

8 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

8 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

10 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

14 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya