Muak Eksekusi Mati, PM Australia Mau Balas Pemerintah Jokowi

Reporter

Senin, 16 Februari 2015 00:14 WIB

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyambut Presiden RI Joko Widodo dalam penyelenggaraan pertemuan G-20, di Brisbane, Australia, Sabtu, 15 November 2014. AP/Rob Griffith
TEMPO.CO, Sydney - Perdana Menteri Australia Tony Abbott kembali mengancam Indonesia bila dua warganya yang terlibat penyelundupan narkotik dieksekusi mati oleh Indonesia. Abbot menyatakan pemerintahnya bakal melakukan balasan diplomatik yang setimpal. “Jutaan warga Australia muak oleh eksekusi Indonesia itu,” kata dia di Sydney, kemarin.

Abbott belum menyatakan apa saja respons Canberra. Namun, akhir pekan lalu, Menteri Julie Bishop mengancam Jakarta bahwa warga Australia bisa memboikot Indonesia, termasuk ke Pulau Bali, yang merupakan tempat favorit turis Australia. Australia juga bisa menarik duta besarnya, seperti yang dilakukan Brasil dan Belanda, sebagai protes atas eksekusi mati terhadap warganya bulan lalu.

Protes itu dipicu oleh sikap Presiden Jokowi yang tetap akan melakukan eksekusi hukuman mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkoba. Kejaksaan Agung sudah mempersiapkan eksekusi itu. Di antara mereka adalah dua terpidana asal Australia yang dikenal sebagai anggota “Bali Nine”, yakni Andrew Chan, 31 tahun, dan Myuran Sukumaran, 33 tahun. Keduanya dikabarkan akan segera dipindahkan dari LP Kerobokan, Denpasar, Bali, ke tempat eksekusi, yakni LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Petisi pembebasan Chan dan Sukumaran kemarin sudah mencapai lebih dari 150 ribu tanda tangan warga Australia yang memohon pengampunan. Petisi itu akan dikirimkan kepada pemerintah Indonesia dan Australia.
Kedutaan Australia di Jakarta telah diundang untuk berbicara dengan diplomat Indonesia hari ini. Juru bicara Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, membenarkan adanya undangan pertemuan itu.

Grasi keduanya sudah ditolak Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya pada pekan lalu. Saat semua harapan hampir menguap, PM Abbott meluncurkan ancaman baru. “Jika eksekusi diteruskan—dan saya berharap mereka tidak melakukannya—kami pasti akan menemukan cara membuat (Indonesia) tidak senang,” ujar dia.

CHANNEL NEWS ASIA | DAILY MAIL | 9 NEWS | NS | DA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

35 menit lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

48 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

11 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

12 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

13 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

13 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya