TEMPO.CO, Jakarta - Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo dalam upaya meminta pengampunan atas warganya, Ang Kiem Soei. Selain Raja, Perdana Menteri Mark Rutte juga telah menulis surat kepada Jokowi.
Upaya lain juga telah dilakukan di tingkat Menteri Luar Negeri dan politik. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ang akhirnya dieksekusi di hadapan regu tembak, Ahad, 18 Januari 2015. (Baca: Kutuk Eksekusi, Belanda Tarik Dubes dari Jakarta.)
"Belanda mengutuk eksekusi terhadap Bapak Ang di Indonesia. Merupakan hal yang tragis bahwa dia dan lima orang lain telah dieksekusi. Saya turut prihatin bersama keluarga mereka. Bagi mereka, ini merupakan sebuah akhir yang dramatis dari sebuah ketidakpastian selama bertahun-tahun," kata Menteri Luar Negeri Bert Koenders seperti tertulis dalam situs Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. (Baca: Ahok Bongkar Anggaran Siluman Rp 8,8 Triliun.)
"Vonis hukuman mati terhadap Bapak Ang merupakan topik pembahasan yang senantiasa muncul di antara perwakilan Belanda dan rekan-rekan mereka di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini," ujar Koenders.
Koenders menjelaskan pula upaya pemerintah Belanda baik secara yuridis, diplomatis, maupun politis di tingkat bilateral ataupun Eropa untuk membujuk pihak berwenang di Indonesia agar membatalkan hukuman mati tersebut.
"Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo. Komunikasi secara intensif di tingkat politik juga telah dilakukan. Perdana Menteri Mark Rutte telah menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan saya berulang kali telah berbicara dengan rekan kerja Indonesia saya," kata Koenders. (Baca: Pakaian Putih, Terpidana Bertanda Tembak di Dada.)
Kedutaan Besar Belanda di Jakarta telah berdialog dan bekerja sama dengan negara-negara yang warganya terdapat dalam daftar terpidana mati. Koenders juga telah menghubungi mitranya di negara-negara terkait. Bahkan Belanda telah mengirimkan utusan khusus ke Indonesia.
Atas inisiatif Belanda pulalah Perwakilan Tinggi Uni Eropa Frederica Mogherin mengeluarkan sebuah pernyataan tentang pengutukan atas hukuman mati, terutama rencana eksekusi terhadap seorang warga Belanda. "Merupakan hal yang tragis dan sangat mengecewakan bahwa upaya-upaya tersebut menjadi sia-sia," kata Koenders.
Koenders menegaskan, Belanda berprinsip konsisten menentang hukuman mati dan pelaksanaannya. Hukuman mati, Koenders melanjutkan, adalah hukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta bentuk penyangkalan terhadap martabat dan integritas manusia yang tidak dapat diterima. "Belanda akan terus giat menentang hukuman mati, di Indonesia dan di seluruh dunia," katanya.
Pemerintah Belanda juga memanggil Duta Besar Belanda untuk Indonesia serta Kuasa Usaha Indonesia untuk Belanda ke Kementerian Luar Negeri.
Atase Pers Kedubes Belanda di Jakarta, Nico Schermers, memastikan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, akan dipanggil untuk berkonsultasi. "Menteri telah memanggil kembali Duta Besar untuk berkonsultasi dalam dua pekan mendatang dan memanggil Kuasa Usaha Indonesia di Den Haag untuk dimintai penjelasan," kata Schermers kepada Tempo.
NATALIA SANTI
Baca berita lainnya:
Jika Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Pilih 8 Calon Ini
'Jokowi Jadi Presiden karena Mega, Itu Tak Gratis'
Pencopotan Suhardi Itu Perintah Terakhir Sutarman
Pakaian Putih, Terpidana Bertanda Tembak di Dada
Berita terkait
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
10 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
16 jam lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
21 jam lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
23 jam lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
23 jam lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
1 hari lalu
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
1 hari lalu
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
1 hari lalu
Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.
Baca Selengkapnya