TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengadilan Federal Amerika Serikat menahan wartawan The New York Times Judith Miller karena tidak bersedia menyebutkan sumber rahasianya. Reporter Majalah Time Matthew Cooper dibebaskan pada kasus yang sama karena bersedia bersaksi di pengadilan. Hakim Thomas Hogan menyatakan, Miller telah melawan keputusan pengadilan yang memerintahkannya membuka identitas narasumber. Miller mulai mendekam di tahanan sejak Rabu, hingga tim juri memberikan keputusan, Oktober mendatang. "Pengadilan harus mengambil tindakan hingga Miller menurut," kata Hogan dalam sidang, Rabu waku setempat. Miller dan Cooper dijerat karena mengungkapkan identitas agen rahasia CIA, Valerie Plame, yang menentang rencana invasi ke Irak. Keduanya dituduh melanggar hukum federal Amerika. Nama Plame pertama kali muncul di media massa melalui kolom yang ditulis reporter senior Robert Novack pada 2003 dengan mengutip seorang pejabat senior Gedung Putih. Hogan menolak permohonan kuasa hukum Miller, Floyd Abrams dan Robert Bennet, agar kliennya diberikan tahanan rumah atau di penjara negara bagian Connecticut sehingga bisa dekat dengan suaminya. Menurutnya, Miller harus ditahan dengan harapan ia bersedia mengubah pendiriannya. Redaktur Pelaksana The New York Times Bill Keller memuji keberanian Miller menjaga kerahasiaan sumbernya. Ia menilai keputusan pengadilan sebagai "mengerikan". AFP/BBC/Boston Globe/Faisal
Berita terkait
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
57 hari lalu
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
57 hari lalu
Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
23 Februari 2024
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
23 Februari 2024
Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.
Baca SelengkapnyaPerpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media
22 Februari 2024
Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?
22 Februari 2024
Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?
Baca SelengkapnyaAMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik
21 Februari 2024
Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?
21 Februari 2024
AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.
Baca SelengkapnyaMedia Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google
21 Februari 2024
Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
