3 Cerita Manis dan Pahit Malaysia di Era Jokowi

Reporter

Sabtu, 29 November 2014 06:30 WIB

Presiden Joko Widodo bersiap meninggalkan aula VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Rabu, 26 November 2014. Jokowi akan meninjau lokasi bekas kebakaran lahan gambut di Kepulauan Meranti, Riau. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla baru berlangsung sebulan lebih. Keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di gedung DPR/MPR pada 20 November 2014.


Di masa pemerintahannya yang baru seumur jagung itu, sejumlah riak-riak terjadi dalam hubungan dengan Malaysia. Inilah tiga hal terkait Jokowi yang mengusik negeri Jiran itu.

Pertama, soal kebijakan menenggelamkan kapal nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia. Media online Malaysia, Utusan.com, menilai Jokowi ingin terkesan melakukan konfrontasi dengan negeri jiran dengan kebijakannya itu.

Dalam artikel berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi", media tersebut bahkan menyebut Jokowi sebagai pemimpin angkuh. "Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tatasusila tingg," tulisan media itu. (Baca: Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus 'Ganyang Malaysia')

Kedua, soal klaim tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pada pertengahan bulan ini, diberitakan ada sekitar 54 hektare wilayah di Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan isu klaim Malaysia atas tiga desa itu bisa mengancam kedaulatan Indonesia. "Ya, pasti mengancam kedaulatan. Kami bisa bicarakan secara baik dengan Malaysia," kata JK pada 14 November 2014. (Baca: JK: Klaim Malaysia di Nunukan Ancam Kedaulatan)

Ketiga, kekaguman pada sosok Jokowi yang merakyat. Kekaguman itu sudah ditunjukkan sejumlah pengamat asal Negeri Jiran itu sejak Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pada 11 Februari 2014, misalnya, kolumnis Malaysia, Syed Nadzri Syed Harun, menulis di koran The Malay Mail dengan judul "Wanted badly: A Malaysian Jokowi". Nadzri menilai negara itu memerlukan sosok pemimpin baru seperti Jokowi yang lebih mementingkan kerja nyata dibanding mengurusi kepentingan politik. “Jokowi bahkan mau masuk ke gorong-gorong dan mengunjungi daerah kumuh serta berbicara dengan rakyat miskin tentang akses kesehatan dan pendidikan.” (Baca: Usir Kapal, Kata Media Malaysia Jokowi Alihkan Isu)

TIM TEMPO | NURDIN SALEH


Berita Lain
Jurus Saling Kunci Jokowi dengan Koalisi Prabowo

Ruhut: Demokrat Tolak Dukung Hak Interpelasi

Tiga Momen Kedekatan Jokowi dan Menteri Susi

Alasan Akbar Cs Sarankan Penundaan Munas Golkar

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

20 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya