Presiden Afrika Selatan Pecat Wakilnya

Reporter

Editor

Rabu, 15 Juni 2005 10:48 WIB

TEMPO Interaktif, Cape Town: Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki memecat wakilnya, Jacob Zuma, yang diduga terlibat skandal korupsi. Pengumuman ini dilakukan dalam pertemuan khusus Mbeki dengan parlemen di Cape Town, Selasa sore.Langkah ini diambil setelah Zuma terseret kasus korupsi, yang melibatkan pebisnis Schabir Shaik, penasihat keuangannya. Pekan lalu, hakim Pengadilan Tinggi Durban menghukum Schabir Shaik 15 tahun penjara dengan tuduhan penipuan dan korupsi.Keputusan Mbeki memecat wakilnya diambil setelah ia juga bertemu Kongres Nasional Afrika, sehari sebelumnya. Ia lalu berkonsultasi dengan pemimpin senior partai, termasuk para pengurus dari provinsi.Zuma yang diangkat Mbeki pada 1999 dan 2004 pekan lalu menolak mundur, dan memaksa Presiden untuk memecatnya. Berdasarkan konstitusi negara itu, Presiden memang berhak memecat anggota kabinetnya. Sejauh ini, Zuma adalah pejabat tertinggi yang pernah dipecat presidennya.Pada 1995, Presiden Nelson Mandela memecat istrinya, Winnie Madikizela-Mandela, sebagai deputi menteri seni dan kebudayaan. Setahu kemudian, Bantu Holomisa juga kehilangan pekerjannya sebagai deputi menteri lingkungan hidup.Zuma akan digantikan ketua ANC Mosiuoa Lekota atau Menteri Luar Negeri Nkosazana Dlamini-Zuma. Xinhua

Berita terkait

Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

9 Januari 2024

Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

Menlu Retno membantah pernyataan Anies soal politik luar negeri Indonesia transaksional.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

11 Desember 2023

Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

Tahun 2045 akan menjadi momentum berharga bagi Indonesia karena akan memperoleh window of opportunity.

Baca Selengkapnya

Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

8 November 2023

Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

Anies Baswedan menyatakan akan menerapkan 4 langkah politik luar negeri jika terpilih pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

29 Oktober 2019

Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, prioritas politik luar negeri RI 5 tahun ke depan akan bertumpu pada prioritas 4+1. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Indonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme  

29 Mei 2017

Indonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme  

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan masuknya militan ISIS.

Baca Selengkapnya

JK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat

19 April 2017

JK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menganggap memanasnya situasi di Semenanjung Korea adalah perkara yang rumit.

Baca Selengkapnya

Ryamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja  

5 Januari 2017

Ryamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia tak terganggu.

Baca Selengkapnya

Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

5 Januari 2017

Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

Hubungan Indonesia-Australia kerap panas-dingin. Kini, persoalan materi pelatihan militer Australia yang dianggap menghina Indonesia menjadi sorotan.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump  

31 Desember 2016

Menlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump  

Pemerintah Indonesia masih menunggu kebijakan yang akan dijalankan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh  

30 November 2016

Menlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh  

Retno menjelaskn hubungan itu semakin kuat sejak diimplementasikannya Perjanjian Kemitraan Komprehensif (PCA) pada 2014.

Baca Selengkapnya