Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua MUI Ma'ruf Amin, lembaganya mendukung Ahok lantaran taat pada konstitusi.
“Kami sesuai dengan aturan saja. Kalau kemudian yang terjadi seperti itu (Ahok gubernur), kita harus bisa terima,” ujar Ma'ruf ketika dihubungi, Kamis, 13 November 2014. (Baca juga: Hari Ini Pengumunan Ahok Jadi Gubernur)
Menurut Ma’ruf, MUI menyerahkan sepenuhnya mekanisme penyelesaian polemik pengangkatan Ahok sebagai gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.
MUI, kata dia, berurusan dengan Ahok hanya untuk hubungan formal. Dia mencontohkan saat acara rapat kerja MUI DKI Jakarta Rabu kemarin. Sesuai tradisi, ujar Ma'ruf, MUI selalu mengundang Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan pengarahan saat pembukaan acara. Kebetulan, kata dia, yang menjadi pelaksana tugas Gubernur Jakarta adalah Ahok.
Meski demikian, Ma'ruf mengatakan MUI tak terlibat dalam kisruh pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia optimis DPRD punya landasan berpikir tersendiri dan akan menghasilkan kesepakatan yang tidak melenceng dari konstitusi. “ Nanti kalau ada penyelesaiannya di sana, kami akan dukung,” ujarnya.
Akhir-akhir ini, FPI berdemo menolak pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam aksi yang digelar pada Senin, 10 November lalu, pimpinan FPI berorasi yang berisi cacian kepada Ahok. Bahkan seorang ustadz yang biasa berceramah di televisi saat berorasi dalam aksi kemarin menyebut Ahok Iblis. Tak hanya di jalanan, menjegal Ahok juga terjadi di kursi parlemen. Di antaranya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dari Fraksi Gerindra dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung dari Fraksi PPP.
