3 Syarat Jokowi Agar Pasar Bebas ASEAN Sukses

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 12 November 2014 16:43 WIB

Presiden Jokowi bertepuk tangan saat mengikuti sidang pleno di pertemuan ASEAN ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014. REUTERS/Damir Sagolj

TEMPO.CO, Nay Pyi Taw - Presiden Joko Widodo menilai negara-negara ASEAN harus melakukan tiga hal utama agar dapat mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan peningkatan perdagangan intra ASEAN menjadi tiga hal utama yang harus diprioritaskan. (Baca: Di KTT ASEAN, Jokowi Paparkan Ide Poros Maritim)

"Pertama, negara ASEAN harus mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara ASEAN, antarnegara ASEAN, dan negara mitra," kata Jokowi dalam sesi pleno KTT ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu, 12 November 2014. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai koridor Masterplan on ASEAN Connectivity. (Baca: Jokowi 'Jual' Program Kerja di KTT ASEAN)

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah meningkatkan kerja sama investasi, industri, dan manufaktur. Jokowi menegaskan, di bawah pemerintahannya, Indonesia terbuka untuk bisnis bagi negara mana pun. "Tapi, sebagai negara berdaulat, Indonesia harus memastikan kepentingan nasional tak dirugikan," katanya. (Baca: Aksi Terorisme Ancam KTT ASEAN di Myanmar)

Jokowi menegaskan negara ASEAN harus menjunjung tinggi prinsip resiprokal serta saling menghormati dan menguntungkan. Peningkatan perdagangan antarnegara ASEAN menjadi kunci keberhasilan MEA. Menurut dia, perdagangan antarnegara ASEAN masih rendah, yaitu 24,2 persen dari neraca perdagangan dunia. "Dalam lima tahun ke depan, saya berharap nilai perdagangan antarnegara ASEAN setidaknya bisa mencapai 35-40 persen." (Baca juga: Konflik Laut Cina Selatan Dibahas di KTT ASEAN)

Jokowi pun berharap produk domestik bruto negara-negara anggota ASEAN akan meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya US$ 2,2 triliun pada 2014 menjadi US$ 4,4 triliun pada 2030.

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak hanya menjadi pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun depan. Indonesia, kata Jokowi, harus menjadi bagian penting dari rantai produksi regional maupun global. "Indonesia harus menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global." (Baca: Pemerintah Siapkan 9 Dokumen ke KTT ASEAN)

ANANDA TERESIA



Baca Berita Terpopuler
Ahok Bimbang Laporkan Ketua FPI ke Polisi
Tiga Tokoh Ini Disoraki Penonton
Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh
Rizieq: Dia Ajak Berunding, Kami Mau Ahok Turun
Jadi Buron Polisi, Susi Dimintai Duit Rp 100 Juta

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

13 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

17 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

18 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

21 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

21 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

22 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya