Myanmar President, Thein Sein. REUTERS/Vesa Moilanen/Lehtikuva
TEMPO.CO, Nay Pyi Taw, Myanmar - Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kemunduran kebebasan pers di Myanmar, Kementerian Informasi Myanmar menuntut sebuah jurnal mingguan, 'Myanmar Herald'. Menurut Menteri Informasi Myanmar, U Ye Htut, pemerintah menuntut media tersebut karena dianggap menghina Presiden Myanmar, Thein Sein, dengan menyebut "tidak masuk akal dan gila".
Myanmar Herald, yang memiliki nama nasional Myanmar Thandawsint, diprotes oleh Kementerian Informasi atas komentar Presiden Myanmar yang dimuat dalam edisi 9 Oktober 2014 dengan kutipan "omong kosong, irasional, murah, dan tidak konsisten... benar-benar tidak masuk akal, tidak masuk akal dan gila."
Tanggal 5 November, surat panggilan resmi dikirim ke kantor Myanmar Herald yang menyebutkan bahwa sebelas anggota dalam media tersebut dituntut melanggar pasal 25b Hukum Media. Mereka wajib hadir dalam persidangan perdana pada 14 November di pengadilan Nay Pyi Taw.
Hukuman atas pelanggaran pasal 25 b adalah pembayaran denda sebanyak Rp 3,5 - 11,1 juta, namun tidak ada tahanan untuk pelanggaran pasal ini. Tindakan hukuman tersebut ditempuh setelah pemerintah menolak tawaran pembayaran ganti rugi secara mingguan oleh Myanmar Herald karena dianggap tidak mencukupi.
"Sebelum kami tahu siapa yang salah dan benar, maka tunggu proses peradilan ini," kata U Ye Htut, seperti dilansir dalam Myanmar Times pada 10 November 2014.
"Kami siap menjalani proses peradilan yang ada namun harus dipastikan bahwa proses ini bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan akan menghasilkan keadilan yang sebenar-benarnya," kata U Ernt Khaung Min, Wakil Ketua Editor Jurnal.
