TEMPO.CO, Beijing: Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan Indonesia mengambil sikap berpihak kepada rakyat, usaha kecil, dan menengah (UKM), dan permasalahan kemiskinan di kawasan Asia-Pasifik. Ia menyampaikan hal itu dalam Pertemuan Tahunan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung 7-8 November 2014 di Beijing, Cina. Di forum itu, sejumlah negara anggota mendesak APEC untuk mempercepat liberalisasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.

"Indonesia siap bekerja sama dengan mitra-mitra luar negeri sepanjang memberikan keuntungan timbal balik yang seimbang. APEC harus lebih memajukan kepentingan pembangunan negara berkembang dan ekspor kelompok usaha yang terpinggirkan," kata Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan, melalui rilisnya, Sabtu, 8 November 2014.

Rahmat kemudian meminta APEC lebih berpihak pada rakyat dan lebih membuka jalan bagi pelaku UKM, serta mengatasi permasalahan kemiskinan di kawasan Asia-Pasifik. (Baca: Besok, Jokowi - Presiden Cina Bahas Poros Maritim)

Pada pertemuan antarmenteri APEC disiapkan substansi yang akan disepakati para pimpinan APEC pada pertemuan ke-22 tanggal 10-11 November 2014. Pada pertemuan para menteri ini, Indonesia terus mendorong kemajuan proposal-proposal yang berunsur pembangunan. Proposal yang diperjuangkan, salah satunya adalah proposal tentang perdagangan atas produk-produk yang berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. (Baca: Pengusaha dan Pejabat Ini Sambut Jokowi di Beijing)


<!--more-->
Ia mengatakan melalui proposal tersebut Indonesia meminta lembaga riset APEC, Policy Support Unit (PSU), untuk memilih jumlah produk pembangunan yang berdampak paling besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin, petani, serta usaha kecil dan menengah (UKM) khususnya di pedesaan. Lembaga riset APEC, Policy Support Unit (PSU) mengkaji 157 produk yang dinominasikan anggota APEC, di antaranya 15 produk berasal dari Indonesia yaitu sawit, karet, rotan, produk kayu, dan ikan.

Perundingan atas produk pembangunan ini perlu diperjuangkan Indonesia di tengah gencarnya gagasan Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) yang didorong tuan rumah Cina. Pembentukan FTAAP itu sendiri merupakan cita-cita yang telah disepakati para pemimpin ekonomi APEC sejak 2006.

FTAAP tersebut dirancang sebagai bangunan regional jangka panjang yang menghubungkan berbagai perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement yang ada. Termasuk didalamnya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dimotori ASEAN dan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dimotori Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi menambahkan, sesuai hasil kesepakatan di Beijing, konsep APEC bagi perwujudan FTAAP kini telah sesuai dengan keinginan Indonesia yaitu diwujudkan secara bertahap, dilakukan di luar proses APEC, serta kental memiliki dimensi pembangunan. Menurutnya tugas APEC hanyalah menjadi inkubator dan memberikan masukan intelektual terhadap substansi FTAAP.

Ia mengatakan rincian mengenai bentuk dan jangka waktu menuju perwujudan FTAAP harus menunggu hasil kajian bersama yang dilakukan Ekonomi APEC dengan mempertimbangkan hasil-hasil studi lembaga think tank. "Indonesia menjadi anggota Gugus Tugas Pengkaji guna memastikan bahwa seluruh kepentingan nasional terwakili di dalam proses kajian," kata Bachrul.

MAYA NAWANGWULAN

Baca juga:
Ridwan Kamil, Hercules dan Nazar untuk Persib
Nurul Arifin Menyesal Tak Sebar Duit Saat Pemilu
Dukung Menteri Blusukan, Tweeps Bully Nurul Arifin
Sebelum Final, Persib Sudah Siapkan Algojo Penalti