TEMPO.CO, Denpasar - Puluhan mahasiswa yang tergabung Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Jumat, 10 Oktober 2014, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Bali di kawasan Renon, Denpasar, Bali.
Mereka menyatakan dengan tegas sikap penolakannya terhadap pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke VII yang mulai berlangsung hari ini di Bali International Convention Center (BICC), di kawasan Nusa Dua.
Koordinator lapangan aksi demonstrasi mahasiswa, Florentio Don Bosco Heppi, mengatakan pelaksanaan BDF mengingkari fakta telah terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. "Kalaupun BDF harus tetap dilaksanakan, semestinya mengevaluasi secara kritis langkah Presiden SBY dalam membangun demokrasi,” katanya.(Baca:LSM Nilai Indonesia Alami Darurat Demokrasi)
Para mahasiswa menilai presiden SBY ysebagai penggagas BDF justru telah mengingkari demokrasi. Sebab SBY memiliki peran besar meloloskan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang mengubah sistim pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.
Menurut para mahasiswa, berbagasi ungkapan kekecewaan SBY karena DPR-RI mensahkan pilkada oleh DPRD, yang kemudian dilanjutkan dengan langkah SBY mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (perpu) untuk membatalkan UU Pilkada, dinilai sebagai upaya pemulihan citra dirinya setelah dikecam rakyat Indonesia.
Langkah SBY itu, kata para mahasiswa, sulit diterima logika. Sebab disahkannya Undang-undang pilkada bermula dari rancangan undang-undang pilkada yang diajukan pemerintahan SBY melalui Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. (Baca:Pilpres oleh MPR, Jokowi: Kemunduran Demokrasi)
Ketua Pengurus Cabang KMHDI Badung, I Ketut Bagus Arjana Wira Putra, mengatakan alasan pilkada tak langsung untuk efisiensi anggaran, merupakan argumentasi yang melukai hati rakyat. "Penghematan anggaran pilkada bisa dilakukan dengan menggelar pilkada serentak di seluruh Indonesia," ujarnya.
Kalaupun ada kelemahan dalam sistim pilkada secara langsung, mestinya sistimnya yang harus diperbaiki. Bukan dengan cara memberangus hak pilih rakyat, lalu diserahkan kepada anggota DPRD.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Nyoman Parta, yang menerima kedatangan mahasiswa menjelaskan pilkada tak langsung, yang dilakukan oleh DPRD, sebenarnya tidak menguntungkan anggota DPRD. Sebab anggota DPRD hanya menjalankan perintah partainya.
Parta mengatakan, yang menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pimpinan partai politik di tingkat pusat. "Kami hanya memberikan suara, dan tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang menjadi kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah," ucapnya.
Dampak langsung yang akan dipikul anggota DPRD adalah beban psikologis. "Masyarakat akan menduga kami menerima uang saat memilih kandidat tertentu untuk menjadi kepala daerah," tutur Parta.
ROFIQI HASAN
Berita Terpopuler
Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik|
FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami
Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet
Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan
