Satu keluarga melakukan selfie saat demonstran memblokir jalan di markas besar pemerintah di Hong Kong, 6 Oktober 2014. Sejumlah demonstran pro-demokrasi kembali ke sekolah dan bekerja setelah seminggu memblokir jalan menuntut pemilihan langsung. REUTERS/Carlos Barria
TEMPO.CO, Hong Kong - Perwakilan demonstran prodemokrasi Hong Kong sepakat untuk mengadakan pembicaraan resmi dengan pemerintah. Meskipun belum ada penetapan waktu tentang pembicaraan tersebut, mahasiswa memastikan kesepakatan itu akan batal apabila demonstran yang tersisa di jalan-jalan dibubarkan dengan kekerasan.
Aksi protes yang sudah memasuki minggu kedua itu kini sudah mulai mereda pada Selasa pagi, 7 Oktober, waktu setempat. Jumlah demonstran pun semakin menyusut.
Demonstran prodemokrasi memprotes langkah pemerintah Cina yang ingin membatasi calon kandidat pemimpin Hong Kong dalam pemilihan umum 2017 mendatang. Mereka menuntut pemerintah pusat di Beijing memberikan hak suara penuh bagi warga Hong Kong untuk memilih kepala eksekutif mereka. (Baca juga: Mafia Tunggangi Unjuk Rasa di Hong Kong)
Dalam perundingan tahap pertama antara perwakilan mahasiswa dan pejabat pemerintah yang berakhir pada Ahad malam, disepakati kedua pihak akan memulai dialog secara formal. "Kami akan memulai beberapa putaran negosiasi," kata Lester Shum, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Mahasiswa Hong Hong (HKFS), seperti dilansir dari BBC, Selasa, 7 Oktober 2014.
Pada Senin malam, Kepala Eksekutif Hong Kong C.Y. Leung kembali menyerukan kepada demonstran untuk menghentikan aksi dan membubarkan diri. Namun ratusan demonstran masih memilih bertahan di jalan-jalan utama Hong Kong. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas terus terjadi di rute-rute utama pulau Hong Kong dan sepanjang Pelabuhan Victoria di Kowloon. (Baca juga: Dikepung, Pusat Pemerintahan Hong Kong Lumpuh)
Polisi mengatakan telah menangkap setidaknya 37 orang di Mong Kok pada Senin kemarin. Ketika itu terjadi bentrokan antara demonstran prodemokrasi dan massa yang berusaha mengusir pemrotes dari jalan-jalan. Sedangkan lima orang lainnya ditangkap karena diduga telah meretas situs pemerintah. (Baca: Masuki Pekan Kedua, Demonstrasi Hong Kong Ricuh)
Harian South China Morning Post melaporkan 59 pengusaha terkemuka telah menandatangani surat terbuka. "Mengganggu tatanan sosial di Hong Kong sama sekali tidak membantu pengembangan maupun diskusi reformasi politik. Semua itu tidak membantu pemecahan masalah," bunyi surat terbuka itu.
Bank Dunia menyatakan demonstrasi yang terjadi selama hampir dua pekan telah melumpuhkan ekonomi Hong Kong.
