Seorang wanita berfoto dengan tentara di sebuah pemeriksaan militer di pusat kota Bangkok, Thailand (20/5). Pihak militer juga membantah jika kondisi darurat ini merupakan sebuah kudeta. (AP Photo/Sakchai Lalit)
TEMPO.CO, Bangkok – Kudeta militer yang dilakukan Thailand mendapat dukungan dari pemerintah Cina dan Vietnam. Demikian pernyataan seorang juru bicara militer Thailand, Rabu, 4 Juni 2014, meski sejumlah pemerintah asing telah menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kudeta ini.
“Duta Besar Cina dan Vietnam untuk Thailand bertemu dengan Panglima Tertinggi Jenderal Thanasak Patimaprakorn kemarin (Selasa, 3 Juni 2014),” kata juru bicara Dewan Nasional Militer untuk Perdamaian dan Ketertiban, Yongyuth Mayalarp, kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.
Dalam pertemuan ini, kata Mayalarp, mereka juga meyakinkan bahwa mereka masih memiliki hubungan baik dengan Thailand dan berharap situasi ini akan kembali normal secepatnya.
Tak hanya Cina dan Vietnam, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan bahwa pihaknya mengakui penguasa militer yang kini memegang tampuk pemerintahan Thailand.
“Thailand adalah negara yang berdaulat. Pemerintahan militer juga telah disahkan raja mereka,” kata Aung Linn, seorang direktur jenderal di Kementerian Urusan Luar Negeri Myanmar kepada Reuters. (Baca: Raja Thailand Melantik Jenderal Prayuth)
Kudeta Thailand membuat hubungan Negeri Gajah Putih dengan Amerika Serikat dan Australia menjadi renggang. AS telah membatalkan program pelatihan militer dengan Thailand sehari setelah Thailand mengumumkan kudetanya pada 22 Mei lalu.
Australia juga telah menurunkan hubungannya dengan Thailand pada Sabtu, 31 Mei 2014, dengan memberlakukan larangan perjalanan bagi para pemimpin junta ke Australia dan juga membatalkan kerja sama pertahanan keduanya. (Baca: Australia Turunkan Level Hubungan dengan Thailand)
