Sejumlah pasukan keamanan Ukraina berjalan di pos pemeriksaan yang dibakar oleh pro-Rusia, dekat Slaviansk, Ukraina (24/4). Pasukan Ukraina bentrok dengan militan pro-Rusia karena metutup kota Slaviansk yang dipegang separatis yang menewaskan 2 orang dan berhasil merebut pos pemeriksaannya. REUTERS/Gleb Garanich
TEMPO.CO, Paris - Prancis mengecam keras rencana kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina untuk menekan pemerintahan dengan menggelar referendum kemerdekaan "ilegal". Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius meminta kelompok separatis pro-Rusia menahan diri.
Fabius juga mengaku sudah berbicara dengan Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk menjelang pengambilan suara referendum yang akan digelar Ahad, 11 Mei 2014. "Prancis mengutuk keputusan separatis di Ukraina timur untuk mengadakan referendum yang 'ilegal' itu," kata Fabius, Jumat, 9 Mei 2014.
Pada Rabu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengejutkan dunia atas dukungannya terhadap Ukraina dengan menyerukan kepada separatis pro-Rusia untuk menunda referendum. Putin meminta penundaan referendum hingga seusai pemilihan presiden di Ukraina pada 25 mei mendatang. (Baca: Putin Setuju Referendum di Ukraina Ditunda)
Namun kelompok pemberontak yang bersembunyi di belasan kota di Ukraina timur justru bersumpah akan tetap menggelar pemungutan suara referendum di Donetsk, Slavyansk, dan Lugansk. "Pada saat genting seperti ini, semua pihak harus menahan diri," kata Fabisu, sambil menekankan perlunya dialog.
