Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. REUTERS/Do Kwang-hwan/Yonhap
TEMPO.CO, Seoul - Presiden Korea Selatan Park Geun-hye diminta menyampaikan permohonan maaf terkait tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol. Permintaan ini datang dari Aliansi Partai Baru untuk Demokrasi (NPAD), oposisi pemerintah Korea Selatan, yang menilai respons pemerintah lambat dalam menangani bencana ini sehingga korban meninggal sangat banyak.
Selain itu, NPAD juga kecewa dengan izin yang diberikan Park terkait mundurnya Chung Hong-won dari jabatannya sebagai perdana menteri. Mereka menilai tindakan ini sama seperti "lari dari tanggung jawab dan pengecut". "Saya berharap Presiden akan meminta maaf dalam waktu yang tepat," kata Wakil NPAD Ahn Cheol-soo dalam sebuah siaran radio, seperti dilaporkan oleh Yonhap, Senin, 28 April 2014.
Sebelumnya, Park mengecam sikap dan perilaku kapten feri Sewol beserta awaknya yang dinilai gagal dalam memberikan instruksi darurat kepada penumpang feri Sewol. "Sikap kapten dan beberapa awak kapal tidak bisa dimengerti, tak bisa diterima, dan sama saja dengan melakukan pembunuhan," kata Park.
Namun, bagi Ahn, mengecam kapten feri Sewol saja tidak cukup. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas meninggalnya 188 korban. Ia menilai menjaga keamanan dan keselamatan warga negara juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, terlebih bagi presiden sebagai pemimpin negara.
Menurut Lee Chang-won, profesor di Seoul Hansung University, permintaan maaf dari Presiden wajar saja dilakukan, tapi tidak sekarang. "Saat ini proses pencarian korban masih berlangsung dan saya rasa ini belum waktu yang tepat. Sikap politik seperti ini masih bisa menunggu," kata Lee.
