Beberapa pria memasang bendera Rusia dan bendera Krimea di atap gedung City Hall di Bakhchysarai, Ukraina (17/3). Orang-orang di Crimea lebih memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina selama pemungutan suara referendum pada 16 Maret dan Parlemen Krimea telah menyatakan Kemerdekaan dan secara resmi meminta Rusia untuk mencaplok mereka sebagai warga negara dan crimea sebagai wilayahnya. (Getty Images/Dan Kitwood)
TEMPO.CO, London - Pemerintah Inggris menangguhkan seluruh kerja sama militer dengan Rusia setelah negara tersebut dianggap melakukan "pencaplokan lahan" melalui reunifikasi Crimea ke Rusia. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, Selasa, 17 Maret 2014.
"Kami telah membatalkan latihan Angkatan Laut Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat, juga menangguhkan kunjungan kapal Royal Navy ke Rusia," kata Hague di hadapan Majelis Rendah Parlemen seperti dilansir Ria Novosti, Rabu, 19 Maret 2014. (Baca: Pejabat Top Rusia dan Crimea Dilarang Masuk Eropa)
Sekitar 1,5 juta rakyat Crimea melaksanakan referendum. Sebanyak 96,7 persen pemilih mendukung bergabung dengan Rusia setelah 60 tahun menjadi bagian Ukraina. Setelah referendum, warga Crimea menandatangani perjanjian reunifikasi dengan Moskow.
"Sangat disesalkan mendengar Presiden Putin memilih jalur isolasi, mengingkari warga negaranya sendiri maupun warga Crimea, dan mengingkari kemitraan dengan komunitas internasional serta keanggotaan penuh dari berbagai organisasi internasional," kata Hague.
Para pejabat pemerintah Inggris menggambarkan referendum Crimea sebagai "olok-olokan terhadap praktek demokrasi". Hague juga menyebut krisis di Ukraina sebagai "ujian serius dari keamanan Eropa pada abad ke-21." (Baca: Amerika Tak Akui Referendum Crimea)
"Ini merupakan serangan kepada sebuah negara berdaulat dan merampas tanah yang menjadi bagian wilayahnya dengan tidak menghormati hukum negara itu ataupun hukum internasional," ujarnya.
