TEMPO.CO, New York - Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Crimea. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat menyatakan rencana referendum terhadap status daerah otonomi khusus Ukraina itu tidak memiliki validitas dan mendesak negara-negara dan lembaga internasional untuk tidak mengakui referendum itu.

Sidang Dewan Keamanan PBB , Sabtu, 15 Maret 2014 diikuti 15 negara anggotanya yang hasilnya adalah Rusia memveto resolusi, Cina tidak memberikan suaranya, dan 13 negara memberikan suaranya. Cina dan Rusia merupakan dua dari lima negara pemilik hak veto.

Setelah sidang, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam resolusi itu sebagai cara lain Amerika untuk melakukan intervensi terhadap Ukraina. "Disayangkan, kepedulian Washington bukan pada stabilitas keamanan (Ukraina), juga buka keamanan atau kemajuan warga negaranya," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyatannya yang dilansir Reuters, Minggu, 16 Maret 2014. (Baca: Jelang Referendum Crimea, Situs NATO Diserang)

Sebelum sidang, Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengatakan, tidak ada yang mengejutkan dari pemungutan suara itu.

"Ini momen menyedihkan sekaligus luar biasa," kata Samantha Power, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB setelah sidang. Ia mengatakan, dalam kasus Crimea, Rusia berjalan sendiri dan keliru. "Crimea adalah bagian dari Ukraina hari ini. Akan menjadi bagian Ukraina besok.Akan menjadi bagian Ukraine minggu depan. Akan menjadi bagian Ukraina kecuali dan hingga statusnya diubah sesuai suara rakyat Ukraina dan hukum internasional," tegas Samantha.

Meskipun tidak memberikan suaranya, Cina menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Ukraina dan Crimea merupakan bagian dari Ukraina. "Kami mengecam dan menolak semua tindakan kekerasan," kata Liu Jieyi, Duta Besar Cina untuk PBB.

Pemerintah Ukraina di Kiev tidak mendukung referendum yang hari ini digelar di Crimea."Semua negara, lembaga-lembaga internasinal, dan badan-badna khusus agar tidak mengakui pergantian status Crimea berdasarkan referendum ini," tegas pemerintah Ukraina dalam pernyataannya. (Baca: Obama Temui PM Ukraina, Kerry Temui Menlu Rusia )

REUTERS | MARIA RITA HASUGIAN