Militer AS Dilarang Pakai Bendera Buatan Luar

Reporter

Editor

Abdul Manan

Sabtu, 22 Februari 2014 08:07 WIB

Seorang pengendara membawa bendera Amerika Serikat ketika berpartisipasi dalam parade ulang tahun Harley-Davidson ke-110 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, Sabtu (31/8). AP/Milwaukee Journal-Sentinel, Michael Sears

TEMPO.CO , Washington: Bendera Amerika Serikat yang dibuat di luar negara ini tidak akan lagi berkibar di atas pangkalan militer. Tapi aturan tersebut tidak berlaku untuk fasilitas di badan federal Amerika Serikat lainnya. Di bawah undang-undang baru yang ditandatangani sebagai bagian dari Anggaran Belanja Federal AS 2014, setiap bendera yang dibeli Departemen Pertahanan harus 100 persen buatan Amerika.

Anggota Parlemen Mike Thompson, yang menulis undang-undang itu, mengatakan, ia melakukannya karena alasan ekonomi maupun simbolis. "Saya pikir itu mengerikan bahwa Departemen Pertahanan kami memiliki bendera yang dibuat di negara lain," kata Thompson kepada CBS San Francisco, tak lama setelah rancangan itu ditandatangani menjadi undang-undang, Rabu 19 Februari 2014. "Tapi itu juga penting karena kita perlu membuat lebih banyak bendera di Amerika."

Tapi, undang-undang lain yang meminta semua instansi pemerintah menggunakan bendera yang dibuat di Amerika Serikat, tak lolos. Akibatnya, bendera yang berkibar di atas instalasi militer di Amerika Serikat dan di seluruh dunia harus dibuat di Amerika, tapi bendera di atas bangunan federal lainnya tidak diharuskan diproduksi di dalam negeri. Undang-undang sebelumnya mengatur bahwa bendera yang dibeli oleh pemerintah federal harus terbuat dari setidaknya 50 persen dari bahan yang dibuat di AS.

Undang-undang yang mewajibkan semua badan federal menggunakan bendera buatan Amerika sulit untuk lolos sebagian karena alasan perjanjian perdagangan, serta fakta bahwa harga bendera buatan Cina lebih rendah dari yang diproduksi di Amerika Serikat. Nilai perdagangan bendera yang diimpor dari Cina sekitar US$ 3,3 juta setiap tahun.

Thompson, seorang veteran Perang Vietnam dan penerima penghargaan Purple Heart, menulis undang-undang soal bendera itu dan diterapkan ke Amandement Berry 1941. Amandemen tersebut melarang Departemen Pertahanan membeli barang-barang seperti makanan dan pakaian dari luar negeri.

Annin Flagmakers, yang memproduksi bendera Amerika sejak 1820-an, tidak akan mendapatkan keuntungan dari undang-undang baru karena perusahaannya mempekerjakan lebih dari 500 pekerja. Pemerintah federal hanya menerima penawaran dari usaha kecil dalam pembelian bendera.

Bendera AS yang dibuat di luar negeri menjadi isu pasca serangan 11 September 2001, ketika warga Amerika berbondong-bondong ke toko untuk membeli bendera untuk dikibarkan di rumah atau mobil mereka. Produsen AS tidak bisa memenuhi permintaan itu, sehingga Cina masuk dan menyediakannya. Impor bendera umumnya senilai sekitar $ 1 juta per tahun, namun nilainya melonjak secara mengejutkan menjadi $ 52 juta pada minggu-minggu berikutnya.

FOX NEWS | ABDUL MANAN

BERITA LAINNYABendera Amerika Serikat yang dibuat di luar negara ini tidak akan lagi berkibar di atas pangkalan militer. Tapi aturan tersebut tidak berlaku untuk fasilitas di badan federal Amerika Serikat lainnya. Di bawah undang-undang baru yang ditandatangani sebagai bagian dari Anggaran Belanja Federal AS 2014, setiap bendera yang dibeli Departemen Pertahanan harus 100 persen buatan Amerika.

Anggota Parlemen Mike Thompson, yang menulis undang-undang itu, mengatakan, ia melakukannya karena alasan ekonomi maupun simbolis. "Saya pikir itu mengerikan bahwa Departemen Pertahanan kami memiliki bendera yang dibuat di negara lain," kata Thompson kepada CBS San Francisco, tak lama setelah rancangan itu ditandatangani menjadi undang-undang, Rabu 19 Februari 2014. "Tapi itu juga penting karena kita perlu membuat lebih banyak bendera di Amerika."

Tapi, undang-undang lain yang meminta semua instansi pemerintah menggunakan bendera yang dibuat di Amerika Serikat, tak lolos. Akibatnya, bendera yang berkibar di atas instalasi militer di Amerika Serikat dan di seluruh dunia harus dibuat di Amerika, tapi bendera di atas bangunan federal lainnya tidak diharuskan diproduksi di dalam negeri. Undang-undang sebelumnya mengatur bahwa bendera yang dibeli oleh pemerintah federal harus terbuat dari setidaknya 50 persen dari bahan yang dibuat di AS.

Undang-undang yang mewajibkan semua badan federal harus menggunakan bendera buatan Amerika sulit untuk lolos, sebagian karena alasan perjanjian perdagangan, serta fakta bahwa harga bendera buatan Cina lebih rendah dari yang diproduksi di Amerika Serikat. Nilai perdagangan bendera yang diimpor dari Cina sekitar US$ 3,3 juta setiap tahun.

Thompson, seorang veteran Perang Vietnam dan penerima penghargaan Purple Heart, menulis undang-undang soal bendera itu dan diterapkan ke Amandement Berry 1941. Amandemen tersebut melarang Departemen Pertahanan membeli barang-barang seperti makanan dan pakaian dari luar negeri.

Annin Flagmakers, yang memproduksi bendera Amerika sejak 1820-an, tidak akan mendapatkan keuntungan dari undang-undang baru karena perusahaannya mempekerjakan lebih dari 500 pekerja. Pemerintah federal hanya menerima penawaran dari usaha kecil dalam pembelian bendera.

Bendera AS yang dibuat di luar negeri menjadi isu pasca serangan 11 September 2001, ketika warga Amerika berbondong-bondong ke toko untuk membeli bendera untuk dikibarkan di rumah atau mobil mereka. Produsen AS tidak bisa memenuhi permintaan itu, sehingga Cina masuk dan menyediakannya. Impor bendera umumnya senilai sekitar $ 1 juta per tahun, namun nilainya melonjak secara mengejutkan menjadi $ 52 juta pada minggu-minggu berikutnya.

FOX NEWS | ABDUL MANAN

BERITA LAINNYA
Restu Jong-un Turun, Keluarga Korea Akhirnya Reuni
Mucikari Internasional Dihukum Seumur Hidup
Cerita Haru di Balik Reuni Keluarga Dua Korea
Begini Susahnya Keluarga Korsel - Korut Reuni

Berita terkait

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.

Baca Selengkapnya

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020

Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.

Baca Selengkapnya

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.

Baca Selengkapnya

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.

Baca Selengkapnya

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran

Baca Selengkapnya