Seorang pendemo anti pemerintah melambaikan bendera nasional Thailand saat kereta monorail melintas di kawasan Victory Monument di Bangkok (13/1). Pendemo anti pemerintah menutup sejumlah kawasan protokol di Bangkok dan menyebabkan aktivitas di pusat bisnis terganggu. (AP Photo/Apichart Weerawong)
TEMPO.CO,Jakarta - Petani di wilayah tengah Thailand mengajukan petisi kepada Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) untuk mencari tindakan hukum terhadap pemerintah yang belum melunasi pembayaran beras. Mereka berasal dari perwakilan Chai Nat, Singburi, Suphanburi, Ang Thong, Ayutthaya, Saraburi, dan Najhon Nayok.
"Ini langkah terakhir kami, setelah enam bulan beras pembayaran pemerintah menunggak. Utang kami menumpuk untuk hidup sehari-hari," kata Presiden Dewan Pertanian asal Ang Thong, Songpol Pulsawat, Jumat, 7 Februari 2014.
Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengeluarkan kebijakan membeli beras para petani lokal dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran. Langkah ini diambil untuk mendapatkan dukungan dari para petani yang merupakan penopang kemenangan dalam pemilu 2011.
Namun kondisi ekonomi dunia yang terus memburuk mengakibatkan harga beras anjlok. Pemerintah telah menyimpang 18 juta ton beras di gudang. Beras itu belum dijual karena harga yang timpang akan mengakibatkan pemerintah semakin merugi.
Apalagi, NACC mengindikasikan proyek ini telah merugikan negara US$ 4 miliar setiap tahun. NACC sedang mengusut pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini.
Sebelumnya, pemerintah Thailand berjanji akan mengucurkan dana itu pada 31 Januari, namun batal. Alasannya, pemerintah sulit mengambil kebijakan setelah parlemen dibubarkan. Adapun saat itu negara juga sedang kekurangan uang.
Songpol mengatakan petani akan memberi batas waktu kepada pemerintah untuk melakukan pembayaran sampai 15 Februari 2014. Jika tidak kunjung ada pembayaran, mereka akan mengambil langkah lain. "Kami belum memutuskan langkah itu," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal NACC Wittaya Arkompitak mengatakan para pimpinan Komisi akan membahas keluhan ini dalam pertemuan pada 11 Februari 2014. Mereka juga akan ke lapangan untuk mendapatkan keterangan yang komprehensif. "Kami akan pelajari dulu," katanya.
Pimpinan unjuk rasa anti-pemerintah, Suthep Thaugsuban, sedang menggalang dana bantuan untuk para petani. Dia menargetkan bisa mendapatkan 10 juta bath untuk membayar semua utang terhadap petani. Suthep sedang menarik simpati petani untuk mendukung kelompok anti-pemerintah.
