TEMPO.CO, Yangon – Pemerintah Myanmar menahan lima wartawan terkait pemberitaan soal dugaan fasilitas militer memproduksi senjata kimia. Kelima jurnalis, termasuk pemimpin eksekutif Unity Weekly News, ditangkap Jumat dan Sabtu pekan lalu.
“Tadi malam keluarga diberitahu aparat bahwa mereka boleh menjenguk di Penjara Insein dan diminta untuk menyewa pengacara,” kata salah seorang editor Unity, Aung Thura Koko. “Mereka didakwa dengan undang-undang rahasia negara.”
Surat kabar tersebut mengatakan penangkapan mereka terkait artikel yang menyebut militer Myanmar mengoperasikan pabrik senjata kimia di Pauk, wilayah Magway, di bawah pemerintah mantan orang kuat junta, Jenderal Than Shwe.
Dalam laporannya, Unity Weekly mengutip kesaksian penduduk setempat, pekerja, termasuk gambar-gambar gedung. Aktivis kebebasan pers New York, Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), mengecam penangkapan itu. “Fakta bahwa jurnalis bida didakwa karena mengungkapkan data negara menunjukkan betapa Burma perlu reformasi hukum,” kata Shawn Crispin, wakil CPJ di Asia Tenggara.
“Proliferasi senjata penting bagi politik Burma. Jurnalis tidak boleh diancam atau ditangkap karena melaporkan topik yang menjadi kepentingan nasional dan internasional,” kata dia.
Bulan Januari tahun lalu Myanmar membantah tuduhan telah menggunakan bahan kimia untuk melawan pemberontak minoritas etnis di negara bagian Kachin.
“Militer kami tidak pernah menggunakan senjata kimia dan kami sama sekali tidak berniat menggunakannya. Menurut saya, KIA (Kachin Independence Army) salah menuduh kami,” kata juru bicara kepresidenan Ye Htut.
Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap seorang pejabat militer dan tiga pengusaha Myanmar karena berdagang senjata dengan Korea Utara. Sanksi itu melarang warga atau entitas Amerika Serikat berbisnis dengan orang-orang yang namanya masuk dalam daftar hitam.
