Sejumlah tenda pendemo anti-pemerintah berjejer di halaman pusat perbelanjaan Central World Plaza, tak jauh dari perempatan Ratchaprasong, Bangkok, Thailand (15/1). Perempatan ini merupakan satu dari tujuh perempatan yang diduduki massa anti pemerintah untuk mendesak Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari pemerintahan. TEMPO/Yos Rizal
TEMPO.CO, Bangkok - Ibu kota Thailand, Bangkok, dinyatakan dalam keadaan darurat pada hari Rabu, 22 Januari 2014 setelah pemerintah memperketat keamanan. Langkah ini dilakukan menyusul lemparan granat ke arah kerumunan demonstran yang menyebabkan satu orang meninggal.
Meski dinyatakan darurat, Bangkok tetap tenang dan aktivitas berjalan normal. Tidak terlihat tentara di jalan-jalan, seperti yang terjadi saat aksi unjuk rasa akbar sebelumnya. Selain itu, jam malam juga tidak diberlakukan.
Menurut rencana, keadaan darurat akan diberlakukan selama 60 hari. Namun, pemerintah mengatakan tidak ada rencana untuk membersihkan kamp demonstran yang telah dibentuk di tujuh persimpangan jalan utama di Bangkok.
Sebaliknya, mereka mengatakan ingin mencegah eskalasi kekerasan setelah kematian dan luka yang disebabkan oleh serangan granat terhadap demonstran selama akhir pekan kemarin. Demonstran tetap bertekad menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan mengancam akan mengganggu pemilu awal bulan depan.
Keputusan, yang meliputi Bangkok dan provinsi sekitarnya, memungkinkan badan-badan keamanan untuk memberlakukan jam malam, menahan tersangka tanpa tuduhan, menyensor media, serta melarang pertemuan politik lebih dari lima orang.
Protes kali ini adalah episode terbaru dalam konflik politik delapan tahun yang melibatkan kelas menengah dan pendukung utama Yingluck dan kakaknya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan oleh militer pada tahun 2006.
Yingluck sebelumnya menyerukan pemilihan umum pada 2 Februari. Kubu oposisi menyatakan akan memboikot pemilu.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan akan meminta fatwa dari Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu mengenai kemungkinan penundaan pemilu. Mereka mengkhawatirkan kekerasan pada hari pemungutan suara dan mengatakan aksi demonstran menyebabkan beberapa kandidat gagal mendaftar, yang berarti tidak akan ada kuorum di Parlemen.
Suthep Thaugsuban, pemimpin demonstran, tegas menolak pemilu langsung. Dia menuduh Thaksin yang kini hidup di pengasingan ingin mengubah sistem pemilu. Kakak Yinluck ini ditengarai kini bermukim di Dubai untuk menghindari hukuman penjara yang dijatuhkan pada tahun 2008 untuk penyalahgunaan kekuasaan.
Sembilan orang tewas sejak November dalam kekerasan politik terburuk di Thailand sejak 2010. Suthep, pada waktu itu wakil perdana menteri, mengirim pasukan untuk mengakhiri protes massa oleh pendukung pro-Thaksin. Lebih dari 90 orang tewas dalam kerusuhan 2010.
