Tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Pejabat Kedutaan Besar Jepang di Malaysia mengatakan, penolakan tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, masuk Jepang pada Ahad lalu karena ia tidak mengajukan visa. “Jepang tak bisa mempertimbangkan pengaturan khusus untuk Anwar karena kami tidak menerima aplikasi visa,” kata pejabat Kedutaan Besar Jepang, Tomoko Nagai, Selasa, 21 Januari 2014.
Jepang memang sudah tidak lagi memberlakukan visa bagi warga Malaysia sejak tahun lalu. Namun Anwar, 66 tahun, harus tetap melaporkan rencananya karena memiliki catatan kriminal pada masa lalu.
Insiden penolakan Anwar masuk Jepang ini terjadi Ahad lalu. Anwar tiba di Bandara Internasional Narita, Tokyo, untuk menghadiri undangan Ketua Nippon Foundation, Yohei Sasakawa, sebagai pembicara dalam forum kerukunan beragama. Namun, pihak imigrasi mengatakan, dirinya dilarang masuk negara itu terkait hukumannya pada 1999 untuk kasus sodomi dan korupsi.
Anwar mengaku sebelum keberangkatannya, Kedutaan Besar Jepang di Kuala Lumpur memastikan ia tidak akan menghadapi masalah saat memasuki Jepang. Apalagi ia sudah tiga kali mengunjungi Jepang, yaitu pada 2006, 2009, dan 2012. Menurut Anwar, para pejabat imigrasi Jepang mengatakan bahwa mereka menanggapi sebuah laporan yang lebih baru tentang dirinya.
Mantan timbalan atau Wakil Perdana Menteri Malaysia 1993-1998 menyebut Jepang sebagai negara yang tidak demokratis. “Saya sangat terkejut dan bingung akibat insiden ini. Ini bukanlah cara sebuah negeri demokratis memperlakukan seorang pemimpin oposisi dan politisi veteran,” kata Anwar.
Ia menyerukan agar pemerintah Malaysia menyelidiki insiden ini dan menyampaikan kecaman keras terhadap Tokyo. Pemerintah Malaysia yang dituding iktu campur tangan dalam penolakan ini membantah. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Anifah Aman mengaku tidak tahu-menahu soal kepergian Anwar ke Jepang.
