TEMPO.CO, Islamabad - Partai politik yang dipimpin oleh mantan bintang kriket Imran Khan membuka identitas kepala misi CIA di Pakistan, sebagai bagian dari kampanye melawan serangan pesawat tak berawak (drone) Amerika Serikat di negara itu.
Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf ( PTI ) menyebut nama seorang pria yang ia sebut kepala misi CIA di Islamabad dalam sebuah surat kepada polisi. PTI menyebut pria itu sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas serangan drone 21 November, yang menewaskan lima militan, termasuk komandan senior jaringan Haqqani.
John Brennan, Direktur Central Intelligence Agency (CIA), juga diusulkan sebagai "terdakwa" atas pembunuhan dan "berperang melawan Pakistan" terkait serangan drone.
Kedutaan Amerika Serikat mengatakan tidak bisa berkomentar soal itu. Juru bicara CIA Dean Boyd tidak mengkonfirmasi nama kepala misinya di Islamabad dan menolak untuk berkomentar soal itu.
Jika identitas pria itu terkonfirmasi sebagai kepala misi CIA, itu akan menjadi kedua kalinya kampanye anti-drone berujung pada dibukanya identitas kepala mata-mata AS di Pakistan.
Pada tahun 2010, kepala misi CIA lainnya, Jonathan Banks, disebut dalam insiatif dimulainya proses pidana setelah adanya serangan drone. Jonathan Banks pun dipaksa untuk meninggalkan negara tersebut.
Seperti halnya dalam kasus Bank, pertanyaan mengemuka soal bagaimana PTI bisa mengetahui identitas pejabat intelijen AS di negara itu.
Meskipun hampir semua mata-mata asing di Pakistan menggunakan penyamaran diplomatik untuk menyembunyikan tugas asli mereka, banyak orang, termasuk kepala misi intelijen, membuka identitas dirinya kepada badan mata-mata domestik negara itu.
Surat yang ditandatangani oleh juru bicara PTI Shireen Mazari menuntut 'kepala CIA' itu dicegah meninggalkan negara itu sehingga ia bisa ditangkap. PTI mengatakan pihaknya berharap akan bisa mengungkap "melalui interogasi " nama-nama pilot pengendali drone tersebut.
"Kepala stasiun CIA bukan pos diplomatik, karena itu ia tidak menikmati kekebalan diplomatik dan masih dalam batas-batas hukum nasional Pakistan," kata surat itu, seperti dimuat Guardian edisi 28 November 2013.
