Perdana Menteri Libia Ali Zeidan. AP/Jose Luis Magana
TEMPO.CO, Tripoli - Ali Zeidan menjabat sebagai Perdana Menteri Libya hampir setahun setelah ditunjuk oleh Kongres Nasional Jenderal akhir Oktober 2013. Dia menduduki posisi penting itu pada 14 November 2012, tak lama setelah Kongres menyetujui susunan kabinetnya.
Ketika perang saudara berkecamuk, yang berakhir dengan tumbangnya Presiden Muammar Qadhafi pada 2011, Zeidan sedang bekerja sebagai pengacara hak asasi manusia di Jenewa, Swiss. Dia dianggap oleh pengamat dalam negeri sebagai orang yang beraliran liberal dengan pemikiran yang kuat.
Ali Zeidan menjadi seorang diplomat untuk Libya pada 1970 di bawah Duta Besar Mohammed Magariaf. Kedua pria itu membelot pada 1980 dan membentuk Front Nasional Pembebasan Libya. Zeidan menghabiskan sekitar tiga dekade di pengasingan di Jenewa usai membelot dari negaranya.
Zeidan juga pernah menjadi utusan khusus untuk Eropa di Dewan Transisi Nasional, sebuah lembaga yang dibentuk sebagai pemerintahan sementara guna menyiapkan pasukan yang menggulingkan pemerintahan Qadhafi. Dia memiliki peran kunci dalam membujuk Presiden Prancis Nicolas Sarkozy agar mendukung pasukan anti-Qadhafi.
Pada 7 Juli 2012, Zedian terpilih sebagai anggota Kongres dari jalur independen untuk wilayah Jufra dalama pemilihan Kongres yang digelar tahun lalu. Dia gagal menduduki posisi sebagai Ketua Kongres setelah dikalahkan bekas koleganya, Mohammed magariaf.
Selanjutnya, Zeidan meninggalkan kursi Kongres pada Oktober 2012 setelah Mustafa Abushagur gagal membentuk pemerintahan. Dia menjadi calon kuat menduduki posisi Perdana Menteri melawan calon yang diusung Partai Konstruksi dan Keadilan, Mohammed Al-Harari. Zeidan meraih kemenangan dengan perolehan 93 suara melawan 85.
Kabinet Zeidan disetujui Kongres pada 31 Oktober 2012, meskipun enam anggotanya dalam penyelidikan karena diduga memiliki hubungan dengan rezim Qadhafi. Setelah diperiksa, akhirnya enam anggota kabinet Zeidan dinyatakan bersih dan dilantik dua minggu kemudian.
