TEMPO.CO, Jakarta- Indonesia, sebagai Ketua Komite Perdamaian untuk Filipina Selatan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), sudah cukup lama mempersiapkan pertemuan 16 September 2013. Agenda itu merupakan kelanjutan dari pertemuan antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF), yang tahun sebelumnya digelar di Bandung, Jawa Barat; dan Solo, Jawa Tengah.
Namun, sebuah surat dari MNLF pada 13 September membuat pertemuan itu tak jadi terlaksana. “Inti suratnya berisi permintaan maaf tidak dapat hadir dalam pertemuan 16 September karena situasi di Zamboanga,” kata Direktur Organisasi Internasional Sosial Budaya dan Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI Arko Hananto Budiadi, Jumat pekan lalu. “Bukan pembatalan, tapi penundaan.”
Insiden Zamboanga adalah penyerbuan sekitar 300 pasukan bersenjata MNLF ke Zamboanga City, Filipina Selatan, 9 September lalu. Mereka menilai Filipina mengingkari perjanjian damai 1996, yang dimediasi oleh Indonesia pada 1996. Penyerbuan itu berujung pada kontak senjata dengan aparat keamanan Filipina yang masih berlangsung hingga kemarin dan telah menewaskan 125 orang, termasuk 99 dari MNLF.
Menkumham Berikan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina
27 Maret 2022
Menkumham Berikan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan paspor beserta izin tinggal special non immigrant visa kepada perwakilan warga negara Indonesia yang berasal dari warga negara keturunan atau Persons of Indonesian Descent (PIDs). Acara penyerahan paspor dilakukan secara simbolis di Lapangan Upacara KJRI Davao, Filipina.
