TEMPO.CO, Kairo – Sedikitnya 42 pendukung mantan Presiden Mohammed Mursi tewas ditembak, Senin 8 Juli 2018. Al-Ikhwan al-Muslimun mengklaim anggota mereka ditembaki di dekat gedung militer tempat Mursi ditahan.
Pertumpahan darah tersebut memperdalam krisis politik di Mesir, meningkatkan pertikaian antara militer yang menggulingkan Mursi Rabu 3 Juli 2013 lalu, dengan Al-Ikhwan al-Muslimun yang menyatakan tindakan itu sebagai kudeta.
Militer menyatakan kelompok teroris berusaha menyerbu kompleks Garda Republika dan seorang tentara tewas, serta 40-an luka-luka. Tentara membalas tembakan saat diserang kelompok bersenjata, kata sumber militer.
Juru bicara Al-Ikhwan al-Muslimun, Gehad El-Haddad, yang sedang berada di tengah aksi duduk demonstran pro-Mursi di mesjid tempat kejadian menyatakan 42 pendukung Mursi tewas. Angka itu meningkat dari klaim sebelumnya, yakni 15 orang. Kementerian Kesehatan Mesir mengumumkan korban tewas 35 orang.
Dia menyatakan penembakan terjadi Senin 8 Juli 2013 subuh, di saat umat Islam sembahyang dan menggelar aksi demo damai di luar barak Garda Republika.
“Kami mengimbau seluruh patriotik Mesir untuk bergabung dengan kami untuk mempertahankan negara dari konspirasi pengkhianat kudeta militer,” katanya dalam pesan Twitter.
Stasiun televisi Al Jazeera, Mesir, menayangkan gambar bagaimana lima orang tewas dalam kekerasan. Tampak petugas kesehatan yang berusaha membangunkan pria pingsan dengan pengejut jantung di klinik sementara dekat aksi demo pro-Mursi.
Kantor berita Reuters menyaksikan sukarelawan berusaha memberikan pernapasan buatan kepada korban yang sekarat dan korban cedera dilarikan ke rumah sakit dengan sepeda motor, dan diberikan pertolongan pertama sebelum dibawa dengan ambulans.
Dalam perkembangan lain, partai Islamis ultra konservatif, Partai Nour, yang pada awalnya mendukung intervensi militer menyatakan mundur dari negosiasi pembentukan pemerintah sementara untuk transisi persiapan pemilihan umum.
Militer menumbangkan Mursi setelah aksi demonstrasi besar-besaran dipimpin aktivis pro-demokrasi, menuntut pengunduran dirinya. Al-Ikhwan al-Muslimun bersikeras menyebut intervensi militer sebagai kudeta dan bertekad untuk melawan secara damai.
