Presiden Perancis, Francois Hollande. REUTERS/Bertrand Langlois
TEMPO.CO, Paris - Presiden Perancis Francois Hollande hari ini menandatangani undang-undang yang membuat negara itu menjadi negara kesembilan di Eropa yang melegalkan pernikahan sejenis. Pada hari Jumat, Dewan Konstitusi menolak tantangan oposisi sayap kanan, membuka jalan bagi Hollande untuk menandatangani RUU menjadi undang-undang.
"Saya telah mengambil keputusan, sekarang saatnya untuk menghormati hukum Republik," katanya.
Pernikahan gay pertama bisa diadakan 10 hari setelah penandatanganan UU. Menteri Hubungan Parlemen Alain Vidalies mengatakan kepada televisi Prancis, ia mengharapkan upacara pertama berlangsung "sebelum tanggal 1 Juli".
Hollande dan Partai Sosialis yang berkuasa itu telah merancang reformasi sosial andalan mereka sejak terpilih tahun lalu. Setelah perdebatan panjang, pernikahan sesama jenis dan RUU Adopsi disetujui oleh Senat Prancis dan Majelis Nasional bulan lalu.
RUU ini mendapat perlawanan, terutama dari oposisi sayap kanan partai mantan presiden Nicolas Sarkozy. Alasannya, bertentangan dengan konstitusi.
Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan pada hari Jumat bahwa pernikahan sesama jenis "tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional," dan bahwa hal itu tidak melanggar "hak-hak dasar atau kebebasan atau kedaulatan nasional".
Persoalan dalam keluarga sesama jenis, terutama yang berkaitan dengan hak anak, akan diatur dalam UU Adopsi.
Komedian Frigide Barjot, yang telah menjadi corong utama bagi gerakan anti-pernikahan gay, mengecam putusan itu sebagai "provokasi". Puluhan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Paris untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan itu pada hari Jumat
Lobi pernikahan anti-gay, yang didukung oleh Gereja Katolik dan oposisi konservatif, berpendapat RUU itu akan merusak bangunan penting dari masyarakat. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa sekitar 55-60 persen warga Prancis mendukung pernikahan gay, tetapi hanya sekitar 50 persen yang menyetujui adopsi gay.
Perancis adalah negara ke-14 di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis setelah Selandia Baru bulan lalu.
