TEMPO.CO, Islamabad - Pemerintah baru Pakistan yang kabinetnya akan segera dibentuk dalam beberapa minggu ini akan menghadapi tantangan yang menakutkan di beberapa bidang, terutama ancaman dari kekerasan kelompok militan, menyelesaikan krisis energi terburuk, pemberantasan korupsi, dan menghidupkan kembali ekonomi negara berpenduduk 180 juta ini.
Mantan Perdana Menteri dua periode Muhammad Nawaz Sharif akan kembali memimpin pemerintahan setelah partainya, Pakistan Muslim League (PML), memperoleh kursi mayoritas di Majelis Nasional Pakistan. Dalam pemilu yang pencoblosannya dilakukan 11 Mei 2013, PML berhasil mengungguli dua rival terberatnya: Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dan Pakistan Peoples Party (PPP).
Senin 13 Mei 2013, Sharif sudah mulai konsultasi dengan para pembantu dekatnya. Jurubicara partai PML mengatakan, "Beberapa kandidat yang terpilih dari jalur independen dalam pemilu, juga bertemu dengan Sharif, membahas kemungkinan untuk bergabung dengan PML." Ia juga mengatakan bahwa partai yang memiliki lambang partai Singa ini tak memiliki masalah dalam pembentukan pemerintah karena menikmati suara mayoritas dalam pemilu.
Sharif akan memangku jabatan pada saat Pakistan sedang melewati masa sulit karena gelombang terorisme dan kekerasan oleh kelompok militan yang telah merenggut nyawa sekitar 50.000 orang sejak tahun 2002. Masalah keamanan, seperti dilansir media Cina, Xinhua, akan menjadi tantangan terbesar Sharif dalam periode lima tahun pemerintahannya. Dalam masa 20 hari kampanye pemilu, kekerasan yang diduga dilakukan Taliban Pakistan menewaskan lebih dari 100 orang.
Sharif selalu menyerukan adanya pembicaraan dengan Taliban untuk mencari solusi untuk masalah ini. Dengan kemenangan partainya secara mayoritas, dia akan berada dalam posisi yang baik untuk fokus pada isu terorisme, yang juga berdampak besar dan langsung pada perekonomian Pakistan.
Ketika Taliban menawarkan perundingan bersyarat Februari lalu, mereka telah mengusulkan Sharif sebagai salah satu dari tiga penjamin pembicaraan mereka. Dengan kemenangan ini, ada hal positif yang bisa diharapkan untuk meyakinkan Taliban agar menghentikan perang mereka yang menargetkan pasukan keamanan, para pemimpin politik, dan pejabat pemerintah seperti dilakukan sebelumnya.
Kekurangan pasokan listrik saat ini juga harus ditangani segera oleh pemerintah baru karena soal ini tidak hanya memukul perekonomian, tapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari. Selama kampanye, Sharif berjanji untuk mengatasi soal ini. Ujian atas komitmen Sharif akan diuji dalam proyek pipa gas bernilai miliaran dolar dengan Iran. Amerika Serikat menyatakan keberatan terhadap proyek itu, tapi Pakistan sangat membutuhkannya untuk mengatasi krisis energinya.
Masalah lain yang tak kalah pelik adalah kasus korupsi, yang itu akan jadi tugas tak ringan bagi Sharif. Pengadilan tinggi Pakistan sudah campur tangan soal ini dan telah membatalkan beberapa kontrak yang pelaksanaannya dicurigai berbau korupsi dalam beberapa tahun terakhir.
Selain tantangan internal, pemerintah baru akan harus berurusan dengan isu-isu eksternal. Salah satu yang paling penting adalah hubungannya dengan Amerika Serikat, terutama soal serangan pesawat tak berawak (drone) Amerika di daerah suku bergolak dan penuh pemberontakan. Rabu pekan lalu, Pengadilan Tinggi Peshawar juga sudah mengeluarkan keputusan yang menyatakan serangan drone di negara ini adalah ilegal.
Normalisasi hubungan dengan India dan Afganistan juga akan menjadi tantangan kebijakan luar negeri pemerintah yang akan datang. Perdana Menteri India Manmohan Singh segera menyampaikan undangan untuk mengunjungi India setelah Sharif diambang menjadi perdana menteri yang baru.
Presiden Afghanistan Hamid Karzai, yang memiliki hubungan pelik dengan Pakistan selama beberapa minggu terakhir, mengaku sudah berbicara dengan Sharif melalui telepon dan telah menawarkan kerjasama dalam melawan terorisme. Kerjasama kedua negara soal ini sangat penting karena semua pasukan asing yang dipimpin NATO akan ditarik dari Afghanistan, tahun depan.
Xinhua | Ipsnews.net | Abdul Manan
