TEMPO.CO, Washington - Kampanye Presiden Barack Obama untuk mengurangi kasus kekerasan akibat senjata setelah terjadinya pembantaian di sekolah dasar Sandy Hook, Newtown, dihadang Senat Amerika Serikat. Dalam sidang Rabu 17 April 2013, Senat menolak rencana untuk memperluas pemeriksaan latar belakang untuk pembeli senjata.
Dalam pemungutan suara di Senat, regulasi baru itu mendapatkan suara 54-46, kurang enam dari 60 suara yang dibutuhkan untuk disetujui badan perwakilan ini. Dalam proposal yang diajukan ke Senat, Obama meminta perluasan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata. Termasuk untuk mereka yang membeli senjata secara online atau di acara pameran.
Obama tak bisa menutupi kekecewaannya melihat keputusan Senat tersebut. "Ini adalah hari yang cukup memalukan bagi Washington," kata Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih, Rabu 17 April 2013, yang saat itu diapit oleh keluarga korban penembakan di Newtown dan mantan anggota DPR AS Gabrielle Giffords yang terluka parah dalam penembakan massal 2011 di Arizona. "Saya melihat ini hanya sebagai babak Satu," kata Obama. "Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan hak ini."
Regulasi yang akan mengatur perluasan pemeriksaan latar belakang pembeli senjata inni diusung oleh senator Demokrat Joe Manchin senator Republik Pat Toomey. Inisiatif ini sebenarnya menjadi harapan terbaik Obama untuk meloloskan peraturan baru soal kontrol senjata setelah terjadi pembunuhan 20 anak-anak dan enam orang dewasa di Sandy Hook, 30 November 2012 lalu.
Langkah-langkah lain yang didukung Obama --termasuk usulan untuk melarang senjata serbu- juga gagal dalam serangkaian penilaian Senat. Perkembangan ini mencerminkan keengganan Senator untuk mengubah regulasi itu, selain menunjukkan kuatnya kekuatan politik pembela hak-hak untuk memiliki senjata, yaitu Asosiasi Senapan Nasional.
Di luar dua usulan itu, Senat juga menolak dengan suara 52-48, kurang delapan dari 60 suara yang dibutuhkan, atas amandemen Undang Undang Kontrol Senjata yang ada saat ini. Melalui amandemen itu, senator Chuck Grassley mengusulkan agar regulasi baru hanya fokus pada penuntutan kejahatan menggunakan senjata, ditingkatkannya catatan kesehatan mental bagi pemilik senjata, dan mendanai langkah-langkah pengamanan sekolah yang lebih baik.
Reuters | Abdul Manan
Berita terkait
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia
7 Februari 2021
Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.
Baca SelengkapnyaOrient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua
6 Februari 2021
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020
Baca SelengkapnyaTidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat
4 Februari 2021
Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.
Baca SelengkapnyaKeluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge
3 Februari 2021
Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.
Baca SelengkapnyaKrisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan
3 Februari 2021
Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah
30 Januari 2021
Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.
Baca SelengkapnyaTutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol
30 Januari 2021
Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19
Baca SelengkapnyaJenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran
27 Januari 2021
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran
Baca Selengkapnya