TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama berencana memberikan kembali 5 persen dari gajinya sebagai tanda solidaritas kepada pegawai negeri. Terkait pemotongan anggaran, PNS yang cuti tak lagi dibayar.
Pemotongan gaji Presiden ini efektif mulai 1 Maret, ketika pemotongan belanja dimulai. "Pemotongan akan berlangsung sampai akhir Desember," seorang pejabat pemerintah mengatakan.
Obama mendapatkan gaji US$ 400 ribu atau setara Rp 3,89 miliar setahun. Pejabat itu mengatakan, Presiden memutuskan pengurangan 5 persen, atau total sebesar US$ 20 ribu, setara dengan tingkat pemotongan anggaran instansi non-militer.
Instansi pemerintah di AS melakukan penghematan besar-besaran terkait putusan pemotongan anggaran belanja oleh Kongres. Depertemen Perhubungan memutuskan menghentikan operasi menara kontrol di bandara kecil, dan hampir semua instansi melakukan penghematan, termasuk tak memberikan tunjangan bagi PNS yang menjalani cuti.
"Presiden akan menyumbangkan sebagian gajinya kembali kepada Departemen Keuangan," kata juru bicara Gedung Putih, Jay Carney, kepada wartawan.
Sikap Presiden muncul setelah pejabat Departemen Pertahanan mengatakan, ia akan mengembalikan sebagian dari gajinya dalam jumlah yang sama untuk membayar tunjangan karyawan yang hilang akibat penghematan. "Menteri Pertahanan Chuck Hagel akan memberikan kembali sekitar US$ 10.750 gajinya," kata juru bicaranya, Selasa lalu.
REUTERS | TRIP B
Topik Terhangat:
EDISI KHUSUS Guru Spiritual Selebritas || Serangan Penjara Sleman|| Harta Djoko Susilo|| Nasib Anas
Baca juga:
Pembocor Sprindik Anas Sekretaris Ketua KPK
Wawancara Abraham Samad, Janji Lebih Galak
Anis Matta: Cita-cita PKS Sama dengan Walisongo
Berita terkait
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia
7 Februari 2021
Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.
Baca SelengkapnyaOrient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua
6 Februari 2021
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020
Baca SelengkapnyaTidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat
4 Februari 2021
Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.
Baca SelengkapnyaKeluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge
3 Februari 2021
Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.
Baca SelengkapnyaKrisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan
3 Februari 2021
Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah
30 Januari 2021
Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.
Baca SelengkapnyaTutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol
30 Januari 2021
Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19
Baca SelengkapnyaJenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran
27 Januari 2021
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran
Baca Selengkapnya