Markas besar PBB di New York merupakan salah satu hasil karya Oscar Niemeyer yang dibangun pada tahun 1949-1950. AP/Osamu Honda
TEMPO.CO, New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal mencapai kata sepakat soal perjanjian yang mengatur perdagangan senjata konvensional, Rabu, 28 Maret 2013. AS, diikuti oleh Rusia dan Cina, mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan soal ini.
Ini akhir yang mengecewakan karena pembahasannya sudah dilakukan intensif selama satu bulan ini. Pembahasan soal ini di PBB merupakan buah dari kampanye enam tahun koalisi organisasi non-pemerintah, termasuk Amnesty International dan Oxfam.
Meskipun tak mencapai kata sepakat, ketua konferensi Roberto Garcia Moritan yakin soal ini akan disepakati pada akhir tahun ini. Menurut dia, adopsi terhadap perjanjian perdagangan senjata (ATT) merupakan kenyataan tak terelakkan.
"Saya tidak memiliki keraguan (bahwa perjanjian ini akhirnya akan ada), karena memang ada kebutuhan," kata Roberto. "Kita membutuhkan perjanjian ini, dan kita akan memilikinya."
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengaku kecewa atas gagalnya kesepakatan perjanjian soal perdagangan senjata ini. Ia menyebut hasil ini sebagai "kemunduran".
Namun dia mengatakan mendorong negara-negara yang telah sepakat dengan adanya perjanjian ini untuk terus mengejar disepakatinya perjanjian ini. Ia akan memberi dukungan "kuat" untuk upaya tersebut.
Beberapa delegasi dalam konferensi itu menuduh AS tunduk kepada tekanan dari dalam negeri, khususnya dari lobi pendukung kepemilikan senjata. Sebelumnya, kelompok bipartisan yang terdiri dari 51 senator AS memang mengancam akan menentang setiap kesepakatan yang melanggar hak konstitusional warganya untuk memiliki senjata.
Sekretaris Jenderal Amnesty International Salil Shetty menyatakan frustrasi atas hasil konferensi itu. "Dengan satu orang meninggal setiap menit akibat kekerasan bersenjata, ada keharusan bagi negara-negara kuat untuk memimpin adanya perjanjian ini," katanya.
"Presiden Obama telah meminta lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan soal ini. Berapa banyak waktu yang dia inginkan?" kata Shetty.
Rencananya, naskah rancangan resolusi soal pengaturan perdagangan senjata ini kemungkinan akan dikirim kembali ke Majelis Umum PBB pada musim gugur.
Perdagangan senjata global diperkirakan bernilai antara US$ 60 miliar dan US$ 70 miliar per tahun. Sedangkan jumlah orang yang terbunuh akibat senjata ilegal sekitar 750.000 orang per tahun.
