Perdana Menteri Australia Julia Gillard. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Sydney — Perdana Menteri Australia Julia Gillard melabrak tradisi dan mengumumkan rencana pemilu pada Rabu, 30 Januari 2013. Dalam pengumuman tersebut, Gillard menyatakan bahwa pemilu parlemen akan digelar pada 14 September 2013.
Biasanya warga Australia baru mengetahui tanggal pemilu beberapa pekan sebelum digelar. Maka, pengumuman pemimpin Partai Buruh yang menguasai pemerintahan minoritas ini, mengejutkan banyak pihak.
“Pernyataan ini bukan bertujuan untuk kampanye lebih lama. Namun, guna memberikan waktu bagi setiap individu, usaha, dan investor untuk menyesuaikan rencana menghadapi pemilu,” kata Gillard kepada wartawan di sela-sela pidato rencana Partai Buruh di masa depan.
Perempuan 51 tahun tersebut menegaskan bahwa pengumuman tanggal pemilu jauh-jauh hari merupakan tanda pemerintahan yang baik. “Ini demi transparansi dan tanggung jawab publik,” ujar bekas pengacara itu.
Bahkan, Gillard sengaja mengabaikan keuntungan yang diberikan sistem politik Australia. Setiap perdana menteri yang memerintah berhak mengumumkan tanggal pemilu sedekat mungkin untuk kepentingannya. Namun, dengan pengumuman ini, Gillard memberikan kesempatan yang sama kepada pihak oposisi.
Adapun parlemen akan dibubarkan pada 12 Agustus atau sekitar dua bulan sebelum pemilu digelar. Dalam jajak pendapat terakhir yang digelar harian The Australian awal bulan ini, Gillard diprediksi akan kalah dari pemimpin oposisi, Tony Abbott, dengan perbandingan tipis 49 persen lawan 51 persen.
Meski terpilih dengan kontroversial pada 2010, perempuan penganut ateis ini berhasil memenangkan pengaruh baik di dalam Partai Buruh maupun di mata rakyat. Ia berhasil mengalahkan seniornya, Kevin Rudd, dalam pertarungan ketua partai pada Februari 2012.
