Anggota Komisi Pemilu Yordania memeriksa kotak yang berisi kertas suara yang akan dikirim ke tempat pemungutan suaradi Amman (23/1). AP/Mohammad Hannon
TEMPO.CO, Amman - Pemilu parlemen Yordania untuk pertama kalinya diadakan sejak pecahnya Arab Spring di Timur Tengah, yang tengah diboikot kelompok Ikhwanul Muslimin dan empat partai lebih kecil lainnya.
Ikhwan dan Front Reformasi Nasional yang dikendalikan oleh bekas Perdana Menteri dan Kepala Intelijen, Ahmad Obeidat, tak hadir di tempat pemungutan suara yang dibuka selama 12 jam sejak pukul 07.00 pagi waktu setempat (04.00 GMT), Rabu, 23 Januari 2013.
Sekitar 2,3 juta warga Yordania yang memenuhi syarat, Rabu, berbondong-bondong menuju bilik suara di 1.484 TPS guna memilih 1.425 calon anggota parlemen. Para calon itu bertarung memperebutkan 150 kursi di parlemen untuk menjadi anggota legislatif selama empat tahun.
Pemilihan umum parlemen yang digelar, Rabu, ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan di Yordania sejak pecahnya Arab Spring di Timur Tengah. Selain untuk memilih anggota parlemen, mereka memilih perdana menteri, bukan raja. Yordania merupakan negara kerajaan yang dipimpin oleh Raja Abdullah.
Pesta demokrasi ini bisa disebut sebagai sebuah tonggak sejarah bagi Yordania karena perhelatan ini membutuhkan proses panjang demi tegaknya demokrasi yang lebih luas bagi rakyat Yordania. Kendati demikian, pemilu kali ini tak luput dari kritik kelompok oposisi. Menurut mereka, pemilu tetap tak bisa mengakhiri monopoli kekuasaan Raja Abdullah.
Salah satu kritik itu dilontarkan oleh kelompok oposisi Ikhwanul Muslimin, partai yang sangat populer di Yordania dan mendapatkan dukungan sangat kuat di kota-kota besar, khususnya di antara kaum papa Palestina yang tinggal di sana. Oposisi lainnya adalah empat partai kecil, termasuk dari kelompok komunis dan nasionalis Arab. Mereka semua memboikot pelaksanaan pemilu.
Kelompok pro-reformasi yang terdiri dari para pemuda dan aktivis gerakan Islam menuntut reformasi lebih luas, terutama di bidang politik dan ekonomi. Menurut pengamat politik Oraib Rintawi, dari Al-Quds Centre for Political Studies head, kepada kantor berita AFP, pemilu parlemen Yordania tidak memiliki bobot politik.
