Seorang pria Pakistan (kanan) berdiri di dalam kiosnya yang didekorasi dengan lampu-lampu untuk menyambut Natal di kawasan Kristen di Islamabad, Pakistan, Senin (24/12). AP/Muhammed Muheisen
TEMPO.CO, Islamabad - Mahkamah Agung Pakistan Selasa, 15 Januari 2013, memerintahkan polisi segera menangkap Perdana Menteri Raja Pervez Ashraf terkait kasus korupsi proyek pembangkit listrik. Mahkamah Agung memberikan waktu sampai 24 jam untuk menangkap Pervez bersama 16 orang lainnya.
Tindakan drastis Mahkamah Agung dipicu oleh aksi unjukrasa berhari-hari yang dipimpin seorang ulama populis, Muhammad Tahirul Qadri. Ulama ini punya ribuan pengikut.
Qadri menegaskan akan tetap berkemah di dekat gedung parlemen federal bersama ribuan pendukungnya hingga permintaannya agar PM Pakistan ditangkap, dipenuhi. Qadri sendiri baru saja kembali dari Kanada untuk memimpin gerakan yang meminta reformasi. Tindakannnya ini membuat dia dikenal banyak orang dan menuai simpati dari publik yang sedang kecewa terhadap pemerintah.
Seorang juru bicara Qadri mengatakan, para pemrotes akan tetap berkemah di sekitar gedung parlemen sampai pemerintah membubarkan parlemen dan mengumumkan pembentukan pemerintah sementara.
Politisi dari partai yang berkuasa curiga militer mendukung gerakan Qadri, dengan harapan itu akan memicu krisis politik. Krisis itu diprediksi akan memberikan kesempatan baru bagi tentara untuk ikut campur dalam politik Pakistan menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung musim semi ini.
Kampanye reformasi Qadri membuat sikap warga Pakistan terbelah. Beberapa orang menyebut dia sebagai pemimpin reformasi, namun yang lain melihat bahwa dia mungkin saja merupakan kaki tangan militer, yang dalam sejarah pernah melakukan kudeta dan mencampuri pemilihan umum.
Qadri memiliki massa besar dan ia bisa menggerakkan ribuan anggota organisasi keagamannya, Minhaj-ul-Quran, yang selama ini menjalankan jaringan sekolah, klinik kesehatan dan bantuan untuk korban bencana alam.
"Dia menghabiskan uang banyak dan menempatkan dirinya di garis depan. Dia di sini untuk mebebaskan orang-orang," kata Mohammed Waqas Iqbal, seorang pegawai pemerintah daerah yang datang dari sebuah desa di utara Punjab untuk mengikuti unjukrasa di Islamabad.
Qadri, yang memperoleh gelar doktor hukum Islam, mendapat simpati dari pendukungnya karena kesiapannya meninggalkan kehidupannya yang nyaman di Kanada dan berani menghadapi tantangan dan ancaman terkait partisipasinya dalam politik Pakistan. "Ia orang jujur, karena itu kami mempercayainya," kata Waqas Ali, seorang pedagang garmen dari Lahore, yang ikut unjukrasa.
